Network
Portal Kudus - Sebanyak 62 ribu UMKM Kabupaten Pati telah di ajukan Dinas Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (Dinkop UMKM) untuk memperoleh Bantuan Presiden (Banpres) sejumlah Rp 2,4 juta.
dikutip PortalKudus.com dari Murianews.com Kabid UMKM pada Dinkop-UMKM Pati Hendri Kristianto menjelaskan, data itu sifatnya masih mengajukan.
Baca Juga: Sejumlah Seniman Di Kudus Produksi Film Dokumenter, Semarakkan Hari Jadi Kudus ke-471
Sesaat untuk dapat serta tidaknya, itu ialah ketetapan pusat.
"Hingga pengajuan bantuan ditutup pada minggu ke dua bulan September, kami ajukan 62 ribu bertambah aktor UMKM untuk memperoleh pertolongan itu," tuturnya, Kamis 17 september 2020.
Baca Juga: Pemkab Kudus Akan Perluas Operasi Tertib Protokol Kesehatan
Meskipun begitu, pihaknya masih mengharap supaya 62 ribu bertambah UMKM yang berada di Bumi Mina Tani itu memperoleh bantuan.
Mengingat, jatah yang disiapkan pemerintah pusat ada sekitar 12 juta Pelaku UMKM.
Baca Juga: Cemari Lingkungan Dan Tak Kantongi Izin, Dua Pabrik Tahu di Kudus Ditutup Sementara
Ia memberikan tambahan, untuk bantuan Rp 2,4 juta itu memang strategi pemerintah dalam menumbuhkan atau mempertahankan pelaku usaha mikro. Terutamanya di waktu pandemi ini yang dikasihkan lewat dana hibah.
Baca Juga: Alasan Tak Punya HP Hingga Terkendala Sinyal, Belasan Siswa SMPN 4 Kudus Ikuti PTS Di Sekolah
"Jadi (pelaku UMKM) tidak mengembalikan (dana), tidak ada potongan sekecil apa saja," katanya.
Dalam proses mengajukan Banpres ini, khuaus di Kabupaten Pati memang sedikit ribut. Karena, pelaku UMKM harus mendaftar lewat pihak desa. Sementara pelaku UMKM belum mengerti hal itu.
Baca Juga: Alasan Tak Punya HP Hingga Terkendala Sinyal, Belasan Siswa SMPN 4 Kudus Ikuti PTS Di Sekolah
Maka dari itu, pelaku UMKM lantas berbondong tiba ke Dinkop Pati untuk mendaftar Banpres itu. Cuma, mereka tidak diterima karena sistem mengajukan telah dipusatkan di desa masing-masing.
Baca Juga: PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati Menjadi Sorotan Pemkab dan DPRD dalam Rapat Paripurna
Selanjutnya dari pihak desa bawa berkas mengajukan oleh pelaku UMKM ke Dinkop untuk dilaksanakan input data.***
