Network
Portal Kudus – Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam rangka menyemarakkan ekosistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan satuan pendidikan.
Mengadakan sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).
Sekretaris Jenderal (Sesjen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Na`im dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 secara virtual, dilansir dari siaran perss kemendikbud, Selasa 10 November 2020. Mengatakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di satuan pendidikan bersumber dari dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana lainnya.
Baca Juga: Kemenag telah menerapkan Sistem e-RKAM Untuk Validasi Penyaluran BOS.
Dalam sambutannya disampaikan, tujuan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah untuk :
- Mendorong proses pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, transparan, keterbukaan, adil, dan akuntabel;
- Meningkatkan public awareness terkait pemberdayaan UMKM dan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan;
- Meningkatkan pemahaman terkait dengan pemanfaatan e-marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan.
- Membantu pelaku usaha dari UMKM untuk masuk ke dalam pasar nasional khususnya dalam dunia pendidikan;
- Mendorong percepatan transaksi belanja barang dan jasa pada satuan pendidikan secara daring melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah.
Baca Juga: Diingat, Penerima BSU Tidak Bisa Menerima Kartu Prakerja Gelombang 12.
Dijelaskan Kemendikbud telah bermitra dengan enam mitra pasar daring, yaitu Blibli.com, Toko Ladang, Eureka Bookhouse, Pesona Edu, Belanja.com, dan PT. INTI.
Sejak tahun 2019, Kemendikbud mengembangkan SIPlah untuk digunakan satuan pendidikan dalam pengadaan barang/jasa secara dalam jaringan (daring).
Untuk periode Agustus 2019 hingga Oktober 2020, ekosistem SIPlah telah melibatkan 102.036 satuan pendidikan, 11.000 penyedia, 573.130 transaksi senilai Rp9.589.267.485.403.
Diberitakan bahwa kegiatan yang berlangsung dalam empat angkatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koperasi dan UMKM, Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).***
