Network
Portal Kudus - Upaya pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat Jawa Bali akan di mulai hari ini, yakni mulai tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menekan laju penyebar luasan Covid 19 di Indonesia, pemberlakuan PPKM Darurat, kabarnya disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing, atau sesuai zona dari kota tersebut.
Dalam upaya pemberlakuan PPKM Darurat, pihak pemerintahpun sudah bersiap menyalurkan bantuan sosial bagi wilayah yang tengah menjalani PPKM Darurat Jawa-Bali.
Jumlah keseluruhan yang dirilis pemerintah dalam Penyelenggaraan PPKM Darurat Jawa - Bali adalaha 48 kabupaten/kota yang masuk kategori level 4 pandemi COVID-19 dan juga 74 kabupaten/kota di wilayah level 3.
Baca Juga: Hal yang Harus Kalian Perhatikan Bagi yang Memberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali
Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang tidak esensial wajib untuk melakukan WFH atau bekerja dari rumah 100%.
Untuk sektor esensial, dapat menerapkan WFO atau bekerja di kantor maksimal 50%.
Supermarket, pasar tradisional dan swalayan, dan toko kelontong hanya boleh buka sampai pukul 8 malam sesuai waktu setempat, dengan pengunjung maksimal hanya 50%.
Adanya PPPKM Darurat memaksa pemerintah menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak, dilansir Portal Kudus dari website resmi KEMENKEU.go.id, Sri Mulyani menyampaikan.
“Kita juga melihat bahwa memang situasi selalu tidak bisa dipastikan, waktu kemarin kita mengharapkan covid bisa dikendalikan sehingga momentum perekonomian juga bisa berjalan secara cepat, namun munculnya varian delta ini menimbulkan dinamika yang berbeda dan ini terjadi di seluruh dunia. Inilah yang merupakan salah satu elemen ketidakpastian, yang kemudian mengharuskan kita untuk terus selalu waspada, namun juga pada saat yang sama memiliki harapan dan optimisme karena yang kita hadapi adalah suatu tantangan yang tidak biasa”jelas Menkeu dalam Konferensi Pers membahas Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat secara daring, Jum’at (02/07)
Rencana bantuan sosial yang akan didistribusikan oleh pemerintah terhadap masyarakat di wilayah yang diberlakukan PPKM Darurat adalah sebagai berikut:
1. Bantuan sosial (BANSOS) diperpanjang selama 2 bulan untuk 10 juta keluarga yang belum menerima program keluarga harapan (PKH) dan sembako.
2. Diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA dan bantan rekening minimum atau abonemen bagi pelanggan bisnis, industry dan sisial diperanjang hingga September 2021.
3. BLT Dana Desa dipercepat dengan relaksasi penambahan jumlah penerima atau KPM melalui Musyawarah Desa.
4. Program keluarga harapan dan kartu sembako dipercepat pencairannya pada awal Juli 2021.
5. Untuk melindungi pelaku usaha mikro, BPUM UMKM ditambah untuk 3 Juta penerima baru.
Bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah yang diberlakukan PPKM Darurat kebanyakan perpanjangan atau perluasan dari Bantuan-bantuan yang sudah diberikan pemerintah sebelumnya.***
