Portal Kudus - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang berupaya secara intensif untuk menstabilkan harga tiket pesawat.
Kemenhub secara intensif dan konsisten melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Baca Juga: APA Manfaat Jika Kamu Mendengarkan Ceramah? Ada 7 Manfaat Mendengarkan Ceramah Berikut Penjelasannya
Para pemangku kepentingan yang dimaksud, yakni: Kemenkeu, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, operator penerbangan, dan pihak terkait lainnya. Ia mengungkapkan ada tiga upaya utama yang dilakukan.
Pertama yakni, meminta kepada maskapai penerbangan untuk melakukan upaya efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau.
“Melakukan efisiensi, memberikan diskon dan tarif yang lebih murah di waktu-waktu tertentu, dan inovasi-inovasi lainnya,” ungkap Budi.
Baca Juga: 5 Hewan yang Cocok Dijadikan Peliharaan dengan Karakter Setia
Kedua, melakukan upaya bersama antara pemda dan maskapai dan penumpang untuk memaksimalkan keterisian penumpang di waktu-waktu tertentu.
“Di hari kerja, misalnya di hari Rabu pada siang hari, biasanya okupansi rata-rata hanya 50 persen. Maskapai harus mempromosikan diskon atau menurunkan harga karena demand yang rendah,” kata Budi
“Masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Sehingga tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat dan harga tiketnya stabil, dan secara kumulatif pendapatan maskapai meningkat dan akan memberi ruang agar tidak mengenakan tarif batas atas pada waktu puncak,” lanjutnya.
Baca Juga: 7 Peristiwa dalam Sejarah Islam yang Terjadi pada Bulan Safar
Pemda juga diberikan peran untuk untuk memberikan subsidi dengan cara melakukan block seat, dimana pemda menjamin tingkat keterisian agar bisa lebih dari 60 persen.
“Contohnya yang dilakukan pemda di Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka memberikan dukungan kepada maskapai sehingga tingkat keterisian bisa di atas 70 persen dan maskapai bisa terus melayani rute tersebut dengan harga yang terjangkau, karena kepastian okupansinya,” jelas Budi.
Dan upaya yang ketiga adalah usulan dari stakeholder menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur menjadi 5 persen.
“karena avtur mempengaruhi biaya operasional penerbangan sekitar 40% lebih. Terlebih untuk pesawat kecil seperti propeller yang melayani daerah-daerah pelosok. Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini. Kalau semua upaya ini bisa dilakukan, diharapkan dapat menstabilkan harga tiket antara 15-20 persen,” ucapnya.***