Network
Portal Kudus - Indonesia kembali mencatat prestasi internasional dengan terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2024-2026 pada 10 Oktober 2023 lalu. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan keanggotaan ini secara optimal, memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, terutama di negara-negara berkembang.
Duta Besar Rina P. Soemarno, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Kemenko Polhukam RI, menyampaikan hal ini dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026" yang diadakan di Bandung pada Selasa 14 Mei 2024.
“FGD ini merupakan komitmen Kemenko Polhukam untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembahasan HAM melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di dalam negeri,” ujar Dubes Rina.
Dalam sambutannya, Deputi Bidkoor Pollugri menjelaskan bahwa terpilihnya Indonesia untuk keenam kalinya sebagai anggota Dewan HAM, dengan suara terbanyak, merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
“Kesempatan ini harus dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan dan dunia,” tambahnya.
Kemenko Polhukam, yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas isu-isu kerja sama HAM di tingkat multilateral, mendukung penuh terwujudnya pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM secara optimal.
“FGD ini tidak hanya melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, namun juga mengundang Lembaga HAM Nasional, LSM, serta akademisi agar memastikan proses diskusi berjalan inklusif,” tegas Dubes Rina.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Dubes Tri Tharyat, menambahkan bahwa kegiatan diskusi ini merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kesadaran dan penjajakan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri.
