Network
Fahmi berharap, Kemenpan RB juga memperhatikan nasib para honorer yang sudah mengabdi lama. Jika nantinya mereka dihapus sebagai honorer dan dialih dayakan menjadi outsorching, tentu ini sebuah kemunduran.
"Dengan dilakukan outsorching, tentu bukan sebagai solusi bagi kami. Harapannya, teman - teman THL difasilitasiuntuk bisa menjadi tenaga PPPK, seperti temen-teman guru dan kesehatan," ujar dia.
Selain itu, Fahmi juga berharap adanya formasi dan mengakomodir tenaga non pendidikan dan non kesehatan, untuk bisa mengikuti seleksi PPPK di tahun 2022. "Selama ini perhatian pemerintah hanya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Selama ini kami terabaikan. Padahal kami juga bekerja di instansi pemerintahan," ujarnya.
Baca Juga: Rembang Night Festival, Peraayaan HUT Rembang yang ke-281 Tahun Ini
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengakui selama ini peran honorer atau THL di pemerintahan cukup besar. Banyak dari mereka yang berada di posisi penting dalam pelayanan. "Saya mengakui selama ini mereka mempunyai tugas yang penting," ujar dia.
Terkait dengan hal ini, Edy menjamin untuk tahun 2023 mendatang Tenaga honorer atau THL ini tetap diperpanjang kontrak, sambil menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Waspada, Kabupaten Jepara Berstatus Tanggap Darurat PMK, Begini Penjelasannya
"Kami pastikan sepanjang tahun 2023 mereka tetap mendapatkan hak kontrak. Yang penting dapur tetap ngebul dulu. Sambil mencari solusi berikutnya," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati menunjuk langsung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara Ony Sulistyawan sebagai koordinator untuk memperjuangkan THL dan melakukan pengawalan.***
