Network
Portal Kudus - Bupati Rembang Abdul Hafidz berharap revitalisasi Pasar Kota Rembang menjadi prioritas pemerintah pusat pada 2022.
Pasalnya, anggaran pemerintah daerah tidak cukup untuk membangun pasar yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp120 miliar.
Menurut Hafidz, sejak terjadi kebakaran beberapa tahun lalu, Pasar Kota Rembang belum pernah direnovasi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Padahal, banyak fasilitas penunjang pasar yang sudah tidak berfungsi.
Selain itu, bupati juga menjelaskan bahwa jumlah pedagang Pasar Kota Rembang sudah melebihi kapasitas daya tampung sebanyak 315 orang pedagang yang meluber ke jalan.
Ketersediaan lahan parkir dan bongkar muat barang juga tidak memadai dan mengakibatkan lalu lintas di sekitar pasar macet.
Baca Juga: Warga Terdampak Jalur Ganda Rel Kereta Api di Solo-Semarang Mendapatkan Santunan
“Kami mohon pasar Kota Rembang ini menjadi prioritas. Karena terminalnya tidak ada, tempat parkir tidak ada, akhirnya yang terjadi adalah kemacetan-kemacetan,” kata Hafidz, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR RI, dan Kementerian Perhubungan RI di Hotel Pollos 18 November 2021.
Disampaikan bahwaluas Pasar Kota Rembang saat ini kurang lebih 8.000 meter persegi. Sementara itu, Pemkab Rembang memiliki aset tanah yang tidak jauh dari pasar Kota Rembang seluas 21.568 meter persegi yang rencananya dijadikan lokasi pemindahan pasar.
“Kami mulai tahun 2016 telah melakukan study untuk tata kota. Akhirnya, diputuskan dari para ahli yang kami tunjuk, bahwa Pasar Rembang harus dipindah ke tempat lain,” kata bupati.
Terkait anggaran untuk pembangunan Pasar Kota Rembang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan Pasar Kota Rembang yang baru, membutuhkan anggaran yang cukup besar, yaitu lebih dari Rp120miliar.
Baca Juga: Bupati Blora Dukung Pengembangan SMK PSM Randublatung Jadi Sekolah Bertaraf Internasional
“Ini perlu ada uluran kebijakan dari pemerintah pusat. Kami tidak mungkin mampu untuk merevitalisasi pasar tersebut, karena cukup banyak anggaran yang dibutuhkan,” kata bupati.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi usai meninjau secara langsung kondisi Pasar Kota Rembang, mengakui banyak fasilitas yang memang harus dibenahi.
Pihaknya pun mendukung revitalisasi dan pemindahan Pasar Rembang karena hal itu penting untuk memberikan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli.
“Banyak hal yang harus kita perbaiki terkait dengan fasilitas, agar masyarakat baik penjual maupun pembeli bisa betul-betul mendapat fasilitas yang lebih baik,” ungkap bupati.
Terkait anggaran yang diminta oleh Pemkab Rembang, Arwani belum bisa memastikan kesiapan anggaran pembangunan Pasar Kota Rembang sekitar Rp120 miliar dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan lembaga terkait.
Pedangang Pasar Kota Rembang Sri Astutik, berharap agar Pasar Kota Rembang ditata. Namun, tetap di lokasi yang sekarang dan jangan dipindah ke lahan bagian barat bekas pasar kambing.
Baca Juga: Selesaikan Kasus dengan Keadilan Restoratif, Kejari Jepara Berkomitmen Junjung Asas Keadilan
Tapi jika terpaksa harus dipindah, Sri berharap pemerintah mau mencari alternatif tempat lain di wilayah Kota Rembang bagian selatan.
“Saya pernah merasakan berjualan di sana pak, sepi sekali. Pedagang cenderung dirugikan. Kalau tempatnya di selatan, kondisi lebih bagus,” ungkap Sri.
Ketua Paguyupan Pasar Kota Rembang Muh Rif’an mengungkapkan jika memang Pemkab Rembang menghendaki pasar dipindah untuk keperluan tata kota, Rif’an berharap ada sosialisasi dulu dan bergeser ke arah selatan, bukan ke barat atau bekas pasar kambing.
“Lokasinya semisal sekitar Galonan, menurut kami sangat prospek,” kata Rif'an.***
