Network
Portal Kudus - Warga terdampak jalur ganda rel kereta api di Solo-Semarang sudah mulai mengemasi barang untuk segera pindah menjauhi rel kereta.
Proses perpindahan dilakukan secara bertahap agar dalam kurun seminggu mereka bisa beralih ke tempat baru sesuai peraturan.
Seperti diungkapkan oleh Suryanto salah satu warga Kampung Nayu Timur, Kelurahan Nusukan, itu mengaku sedang berkemas-kemas dan mencari rumah sewa untuk keluarganya.
“Sudah 30 tahun rumah ada di situ. Untuk pindah, siap tidak siap ya harus siap, wong itu peraturan. Sejauh ini sudah 20 persen (proses kepindahannya). Minggu depan mudah-mudahan bisa selesai,” kata Suryanto, seusai menerima santunan di Pendapa Kelurahan Nusukan pada 19 November 2021.
Hal senada diungkapkan Desy salah satu warga Kelurahan Nusukan lainnya yang juga sedang mempersiapkan kepindahan ibunya.
“Ini sedang nyicil pindah. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu,” kata Desy.
Penyaluran santunan dimulai sejak tanggal 16 November 2021 di Pendapa Kelurahan Joglo, Kota Surakarta dengan 72 penerima.
Berlanjut ke tiga kelurahan lainnya hingga 23 November 2021, yakni Kelurahan Nusukan (244 penerima), Kelurahan Gilingan (221 penerima), dan Kelurahan Banjarsari (14 penerima).
Baca Juga: Selesaikan Kasus dengan Keadilan Restoratif, Kejari Jepara Berkomitmen Junjung Asas Keadilan
Siap Jembatani Komunikasi
Anggota Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Solo-Semarang fase 1, Hariyono Bambang Satriya mengapresiasi kemauan warga untuk segera pindah.
Menurutnya, partisipasi warga itu sebagai wujud kecintaan terhadap daerah. Setelah pemberian santunan rampung, pemerintah tetap melakukan pemantauan. Terutama pada pelibatan warga terhadap konstruksi jalur ganda.
“Nanti kalau pelaksanaan konstruksi, akan ada pelibatan warga sekitar sebagai tenaga kerja, dan sebagainya. Kalau ada masalah kita akan komunikasikan. Baik dengan Balai Teknik Perkeretaapian, maupun Pemkot Surakarta,” ujar Hariyono, mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal serupa diungkapkan Kabag Pemerintahan Setda Kota Surakarta Hendro Pramono. Memurutnya, komunikasi akan dibangun mulai dari hirarki terkecil.
“Kita kan masuk dalam tim. Nanti ada lurah atau camat yang bisa dijadikan jalur komunikasi. Kalau tidak bisa diselesaikan melalui tingkat tersebut, maka akan diselesaikan di tingkat pemkot,” kata Hariyono.***
