Network
Portal Kudus – Gejolak partai Demokrat terus berlanjut, baik dari kubu Moeldoko maupun AHY masih sama-sama menyatakan masing-masing pihaknya adalah pengurus yang sah dan legal.
Pihak AHY melalui SBY menyampaikan kepada pemerintah untuk turun tangan terkait kasus dualisme Demokrat, bahkan SBY secara terbuka meminta Presiden Jokowi untuk ikut mengambil tindakan atas apa yang telah dilakukan Moeldoko di Demokrat.
Melalui konferensi pers, SBY mengatakan bahwa apa yang dilakukan Moeldoko ini harusnya diketahui oleh pihak Istana.
Baca Juga: Basuki Rahmat, Mayor Jenderal TNI yang Jadi Saksi Penandatanganan Supersemar
Meski begitu, SBY mengatakan kalau Presiden Jokowi adalah orang yang punya integritas dan bisa dipercaya. Dia juga mengatakan bahwa tindakan Moeldoko ini di luar sepengetahuan Presiden Jokowi.
Dari pihak Pemerintah, Mahfud MD selaku Menko Polhukam sekaligus figur ahli tata negara menjadi orang yang banyak mendapat pertanyaan soal kisruh partai Demokrat.
Mahfud mengatakan bahwa soal dualisme Demokrat, Presiden terlihat happy-happy saja meski kaget setelah mengetahui kalau Moeldoko menjadi Ketum Demokrat versi KLB di Sumatera Utara.
“Urusan itu ada di dua tempat. Pertama adalah urusan pribadi Pak Moeldoko, apakah dia secara etis merasa itu tidak apa-apa. Ke dua itu adalah urusan Presiden, karena jabatan itu adalah hak prerogatif Presiden. tetapi kalau saya lihat Presiden terlihat terkesan happy-happy saja tuh, meskipun beliau kaget betul kalau itu dilakukan oleh Pak Meoldoko” ujar Mahfud dikutip dari akun Youtube Najwa Shihab
Baca Juga: Soal Tangisan Darmizal yang Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY, Netizen: Air Mata Buaya
Kala ditanya soal konflik internal Demokrat yang kian diperparah oleh campur tangan Moeldoko, Mahfud mengaku itu bukanlah urusan dia.
