Portal Kudus - Dampak Pandemi Covid-19 ini sangat besar memukul semua sendi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah akan tetap memberikan bansos dalam berbagai bentuk kepada masyarakat.
Dalam hal ini Presiden Joko Widodo, memastikan bahwa bantuan sosial dan sejumlah insentif lain bagi masyarakat terdampak pandemi serta para pelaku UMKM akan terus ada di tahun 2021.
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam jangka pendek untuk menghadapi masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Biodata Rima Melati Adams Lengkap: Agama, Umur, Instagram, Istri dari Penyanyi Marcell Siahaan
Jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dari kemnaker terdapat Program Kartu Prakerja dan di Kemendes PDTT terdapat BLT DD, yang disalurkan langsung kepada masyarakat.
Diluar kementerian tersebut, masih banyak kementerian, lembaga dan BUMN yang juga memberikan insentif keringanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Lirik Qasidah Syirillah Ya Ramadhan Nurul Musthofa Lengkap, Jelang Puasa Ramadhan 2021 / 1442 H
Berkaitan dengan Bansos, seperti dilansir dari pemberitaan presidenri.go.id. Pemerintah berencana untuk mempercepat realisasi pemberian sejumlah bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.
Kementerian Sosial telah melakukan sinkronisasi data, untuk percapatan penyaluran bansos seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) agar tepat sasaran, disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 Maret 2021.
Risma menargetkan agar bantuan-bantuan sosial untuk bulan Maret 2021, dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama yang juga akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk bulan April ini.
Kementerian Sosial menargetkan untuk memberikan BPNT kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan masing-masing 10 juta KPM untuk PKH dan BST.
Kementerian Sosial sendiri telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.***