Network
2. Sikap sebagai warganegara yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah rakyat Indonesia ....
A. menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk
B. mendukung invasi negara maju ke negara berkembang
C. mendukung kemerdekaan bangsa dalam wilayah yang sama
D. tunduk dan taat terhadap negara yang berjasa kepada Negara Indonesia
E. menolak terjadinya dominasi asing ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Sebagai suatu idelogi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga nilai-nilai yang dikandung tidak bersifat statis tetapi dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, inilah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangn zaman meliputi nilai instrumental dan praksis, yang dimaksud nilai instrumental adalah ….
A. sistem politik negara yang sedang berjalan.
B. sistem pemerintahan dengan diikuti sistem multipartai.
C. peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
D. sikap saling hormat menghormati antar masyarakat yang berbeda latar belakang.
E. partisipasi rakyat dalam memberi kritikan dan masukan pada kekuasaan pemerintah.
4. Sebagai sumber nilai, Pancasila memiliki makna ....
A. sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
B. nilai-nilai setiap sila mengikat masyarakat tertentu
C. menjadi sumber yang harus dikembangkan
D. nilai-nilai pancasila dapat berubah-ubah
E. tiap-tiap nilai di yakini kebenarannya
5. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang komplek. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada ….
A. melindungi segenap bangsa indonesia.
B. memajukan kesejahteraan umum.
C. mencerdaskan kehidupan bangsa.
D. menciptakan ketertiban umum.
E. ikut melaksanakan ketertiban dunia.
6. Salah satu agenda reformasi adalah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 salah satunya adalah pasal 3 ayat (1) yaitu MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UUD. Konsekuensi/akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….
A. MPR sebagai lembaga tinggi negara.
B. MPR pemegang kekuasaan tertinggi negara.
C. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR.
D. Presiden harus mempertanggung jawabkan semua kebijakannya pada MPR.
E. semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan harus melalui persetujuan MPR
7. Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah ....
A. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya
B. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang masing-masing berbeda wilayah hukumnya
C. memeriksa sengketa kewenangan mengadili antara satu lingkungan pengadilan dengan pengadilan di lingkungan pengadilan lain
D. memutus perkara tindak pidana sebelum terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri
E. memutuskan perkara setelah menetapkan lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut
8. Perhatikan contoh peristiwa berikut!
Seorang hakim memohon maaf kepada terdakwa dan hadirin yang hadir di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap seorang wanita selaku terdakwa. Mohon maaf saya harus membuat keputusan hukum karena ibu ini telah melakukan pencurian walaupun pencurian ini dilakukan karena faktor keterpaksaan tidak memiliki uang untuk beli obat karena anaknya sakit dan perlu pertolongan, tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu ini bersalah telah mengambil barang yang bukan haknya dan merugikan orang lain dan kepentingan umum, demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan.
Dari kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut di atas menunjukkan ….
A. keputusan hakim tidak manusiawi.
B. hakim membuat keputusan yang kontroversi.
C. hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah.
D. hukum harus mengesampingkan unsur keadilan.
E. hakim harus lebih berhati-hati agar tidak mempermainkan hukum.
