Network
Portal Kudus -Dalam artikel ini, akan diinformasikan Modus Bupati Kepulauan Meranti Mengapa Bisa Terjaring OTT KPK Terbaru Seperti Berikut.
Untuk kamu yang penasaran dengan modus Bupati Kepulauan Meranti dalam OTT KPK Terbaru seperti dalam rilis sebagai berikut.
Bupati Kepulauan Meranti terjaring dalam OTT KPK Terbaru seperti dalam rilis konpers KPK, siapa saja nama-nama yang ditangkap, bagaimana modus dan barang bukti tipikor tersebut, ini informasinya.
Seperti Konpers KPK, dalam hal ini diwakili Juru Bicara dan Pelaksana Direktur Penindakan menyampaikan nama tersangka dan modus korupsi yang dilakukan para tersangka, seperti melansir @KPK_RI
Nama-nama tersangka yang terlibat dalam Tipikor Kabupaten Kepulauan Meranti adalah, Bupati Kepulauan Meranti (MA), Sekda (BS), Kepala BPKAD (FN), PLT Kepala BPBD (ES), Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau (MFA), Pemilik PT TM (RZ).
Modus Tipikor Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan oleh para tersangka tangkap tangan KPK ini adalah sebagai berikut.
- Pemotongan anggaran seolah-olah sebagai hutang kepada penyelenggara negara Th 2022-2023.
- Dugaan korupsi dari pihak biro travel umroh berupa uang setoran fee kepada Kepala BPKAD.
- Dugaan korupsi pengkondisian BPK untuk mendapatkan status WTP tahun anggaran 2022 di Kepulauan Meranti.
Dalam tangkap tangan tersebut, KPK berhasil mengamankan 28 Orang, dimana penangkapan dilakukan pada kamis 6 April 2023 di 4 lokasi berbeda.
Para tersangka ini sudah dilakukan penahanan oleh KPK sambil menjalani berbagai pemeriksaan pendalaman untuk kebutuh6an penuntutan KPK.
Diketahui bersama, Bupati Kepulauan Meranti sempat juga viral beberapa bulan yang lalu atas konfliknya dengan Personil Kementerian Keuangan saat protes pembagian DBH.
Dari beberapa statement yang pernah disampaikan sang Bupati, terdapat permintaan agar porsionalnya pembagian DBH untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
Baca Juga: Bupati Kepulauan Meranti Terjaring OTT KPK, Simak Fakta Tentang Bupati Kepulauan Meranti Berikut
Dalam berbagai tanggapan warganet di Twitter memberikan apresiasi atas keberanian dari seorang Bupati, menentang pembagian DBH yang dianggap tidak sepadan dan proporsional.
Namun apsesiasi warganet seketika luntur, atas adanya operasi tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, SH, MM.***
