DOWNLOAD UUD Panwaslu Desa PDF: UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022, Pahami Undang-Undangnya

Berdasarkan Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD di setiap Kelurahan atau Desa sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat ad hoc artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

Tugas Panwaslu Desa:

Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

Pelaksanaan kampanye;

Pendistribusian logistik Pemilu;

Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghihrngan suara di setiap TPS;

Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;