Network
“Kita melupakan sekolah swasta. Kita perlu mempertimbangkan keberadaan guru-guru swasta atau guru-guru honorer yang di swasta. Bagaimana kita memberikan ruang kepada mereka untuk masuk dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meskipun Kemendikbud telah memberi ruang kepada guru swasta tetapi yang kita baru akumulasi adalah guru honorer yang ada di negeri dan kebutuhan yang ada di negeri," ungkap Esti.
Selain soal guru honorer swasta, politisi PDI-Perjuangan ini juga menyerukan agar pemerintah memperhatikan para tenaga kependidikan di luar guru.
Para tenaga kependidikan harus pula masuk dalam formasi penerimaan ASN. "Dunia pendidikan kita juga butuh tenaga kependidikan di luar guru. Tenaga kependidikan perlu diperjuangkan," tambah Esti.
Diwaktu yang lain dalam rapat kerja Komisi X DPR RI selanjutnya bersama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,hari Rabu 20 Januari 2021. Diberitakan diperoleh beberapa kesimpulan No. 1-10 yang telah ditandatangani Menteri dengan Ketua rapat.
Dalam poin No. 9 menyebutkan Komisi X DPR RI Mendesak Kemendikbud RI segera berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun skema kebijakan afirmatif dan opsi lain yang memungkinkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bagi guru dan kependidikan honorer dengan mempertimbangkan lama pengabdian dalam proses perencanaan dan pengadaan ASN baik dalam formasi CPNS maupun PPPK.***
