Network
Portal Kudus - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) membawa tuntutan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pati ingin kenaikan tunjangan.
Para anggota BPD menuntut kenaikan tujangan sebesar Rp800ribu-Rp1juta.
Kabar itu disampaikan DPD Abpedsi ke DPRD Pati pada Sabtu, 28 Mei 2022.
Dilansir PortalKudus.com dari berita Suara Merdeka Muria berjudul Di Pati, BPD Minta Kenaikan Tunjangan, dari Rp 145 Ribu Menjadi Rp 1 Juta
Puluhan perwakilan Abpedsi diterima Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama jajaran Komisi A.
Baca Juga: Alasan Mengapa Banyak Orang ingin Menjadi PNS, Simak Penjelasannya
"Tunjangan BPD selama ini terlalu kecil. Tidak sebanding dengan tugas dan fungsi yang diemban di pemerintahan desa," ujar Ketua DPD Abpedsi Pati Soegiharto.
Dia menjelaskan, tunjangan anggota BPD hanya Rp 1.750.000 per tahun.
Apabila dirinci setiap bulannya hanya Rp 145 ribu, itu belum termasuk potongan pajak.
"Secara fungsi, BPD itu sejajar dengan kepala desa. Mulai dari menerima aspirasi, membuat regulasi, hingga mengawasi kinerja pemdes," katanya.
