Portal Kudus - Beberapa waktu lalu, Kabupaten Pati telah menggelar seleksi calon perangkat desa. Dalam seleksi tersebut terjadi kecurangan sehingga terdapat pihak yang dirugikan.
Forum Calon Perangkat Desa Gagal Pati menduga adanya kecurangan dan praktik transaksi dengan tarif tinggi dalam pengisian jabatan di tingkat desa tersebut.
Dugaan itu disampaikan sejumlah warga yang tergabung di Capraga dalam unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati pada Rabu, 20 Juli 2022.
Dilansir Portalkudus.com dari berita Suara Merdeka Muria berjudul Pati Disorot, Muncul Dugaan Tarif Perangkat Desa Sampai Rp 1 Miliar
Mereka menduga besaran transaksi berkisar Rp500juga hingga Rp1miliar.
Baca Juga: Gabungan Kelompok Tani Hutan Blora Selatan Unjuk Rasa, Perjuangkan Penerapan Kawasan Hutan
"Informasi yang kami dapatkan carek (sekretaris desa) Rp1miliar, kadus (kepala dusun) Rp750juta, kaur (kepala urusan) Rp500juta," ujar Koordinator Aksi Muhammad Kudhori.
Penyampaian tersebut juga dipampang di poster pengunjuk rasa.
Menurutnya, dugaan jual beli jabatan tersebut berlaku pada pengisian perangkat desa pada 16 April.
Baca Juga: Jalan Panturan Semarang-Demak akan dilakukan Sistem Buka-Tutup Jalan, Tetap Patuh Berlalulintas
Tidak itu saja, dia juga menduga terjadi praktik kecurangan dalam tes calon perangkat desa dengan memanipulasi nilai.
Menurutnya, terdapat perserta yang tidak mengerjakan salah satu mata ujian, tetapi mendapat nilai. Dalam tes tersebut Pemkab Pati bekerja sama dengan salah satu universitas swasta di Jateng.
"Ada peserta tidak mengerjakan soal matematika, tetapi nilainya keluar. Seharusnya tidak mengerjakan, tidak keluar nilai," tandasnya.
Baca Juga: Rembang Night Festival, Peraayaan HUT Rembang yang ke-281 Tahun Ini
Dia juga mengungkapkan kejanggalan dalam penyajian nilai hasil tes.
Menurutnya, hasil live streaming berbeda dengan hasil yang terpampang di komputer.
Atas sejumlah temuan itu, Capagra telah melaporkan ke kepolisian.
Baca Juga: Waspada, Kabupaten Jepara Berstatus Tanggap Darurat PMK, Begini Penjelasannya
Mereka pun mendesak adanya audit forensik dari Polda Jateng atas dugaan manipulasi tersebut.
Dalam aksi tersebut, Capraga tidak ditemui bupati maupun pimpinan DPRD. Mereka hanya menyampaikan aspirasinya di luar.
Sepekan setelah seleksi perangkat desa, puluhan orang mengadu ke DPRD Pati. Mereka tidak puas dengan proses seleksi karena diduga sarat kecurangan.***