Network
Jawaban :
Otonomi Daerah dan Good Governance
Otonomi daerah adalah kebijakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun dapat mempercepat pemerataan pembangunan, pelaksanaannya seringkali diiringi oleh maraknya perilaku korupsi. Korupsi oleh pejabat negara menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk, bertentangan dengan prinsip good and clean governance.
Untuk mengurangi perilaku korupsi dalam pelaksanaan otonomi daerah, beberapa langkah dapat diambil:
Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah.
Penguatan Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas daerah untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan kebijakan di tingkat daerah.
Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat daerah tentang etika dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih baik dan mengurangi terjadinya perilaku korupsi, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip good and clean governance.
***
