Network
Portal Kudus - Simak inilah informasi jawaban tentang apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi.
Berikut adalah ulasan pembahasan soal apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi.
Lengkap dengan pembahasan lebih jelas dan bervariasi bisa digunakan untuk referensi jawaban soal apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi.
Pembahasan soal apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi simak dalam artikel di bawah ini.
Pertanyaan :
Otonomi Daerah adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Pada satu sisi otonomi daerah bisa membantu percepatan pemerataan pembangunan, namun pada sisi yang lain, muncul persoalan. Salah satu persoalan yang mengiringi pelaksanaan otonomi daerah adalah maraknya perilaku korupsi yang terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara tersebut bukan hanya kejahatan biasa, tetapi menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip good and clean governance. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi? Jelaskan jawaban Anda di dalam forum diskusi ini.
jelaskan dengan jelas dan referensinya
Jawaban :
Dampak Otonomi Daerah terhadap Korupsi di Indonesia
Otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pemerintahan. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya perilaku korupsi di tingkat pemerintah daerah. Korupsi ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk dan bertentangan dengan prinsip good governance.
Pendapat dan Saran
Pendapat saya adalah bahwa otonomi daerah seharusnya tidak menjadi alasan untuk meningkatnya perilaku korupsi. Sebaliknya, otonomi daerah seharusnya digunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya di tingkat lokal.
Untuk mengurangi perilaku korupsi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret, seperti:
Memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum di tingkat daerah.
Menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka untuk publik.
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi.
Referensi:
Mardiasmo. (2017). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
***
