Network
Portal Kudus – sistem pemerintahan demokrasi, dapat diartikan sebagai system pemerintahan oleh rakyat, dari rakyar, dan untuk rakyat.
Maksudnya adalah, sistem pemerintahan demokrasi ini menjadikan rakyat sebagai bagian aktif dalam jalannya sebuah negara.
Sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi tentu memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang dan dijunjung tinggi.
Baca Juga: Apa Saja Jenis dari Demokrasi? Berikut Rinciannya
Adapun prinsip-prinsip dari sitem pemerintahan demokrasi:
• Negara yang berdasarkan konstitusi
Konstitusi atau sebuah ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, biasanya berupa undang-undang.
Untuk sebuah negara dengan system pemerintahan demokrasi maka patutlah menjadikan sebuah konstitusi sebagai dasar penyelanggaan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi ini mengambil peran sebagai Batasan bagi wewenang pemerintahan dan juga turun melindungi hak rakyat dari suatu negara.
Baca Juga: Apa Saja Ciri-Ciri dari Demokrasi? Berikut Adalah Rincian dari Ciri-Ciri Demokrasi.
• Jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia
Sebuah negara dengan system pemerintahan yang demokrasi haruslah memegang prinsip untuk melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia.
Hak tersebut mencakup pada hak untuk hidup, hak untuk bebas memeluk agama sesuai keyakinant, serta hak lainnya yang telah diatur dalam undang-undang.
• Adanya kebebasan berpendapat dan berserikat
System pemerintahan yang demokrasi memungkinkan setiap warganya untuk memiliki kebebasan untuk berpendapat dengan jalan yang baik.
Baca Juga: Apa yang Menjadi Tujuan dari Demokrasi? Berikut penjelasannya
Selain kebebasan berpendapat, system pemerintahan yang demokrasi juga memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk membuat ataupun membentuk organisai.
• Kekuasaan yang diganti secara berkala
Sebuah negara yang telah menerapkan system pemerintahan yang demokrasi tentunya akan rutin melaksanakan pemilu selaki dalam satu periode.
Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang nantinya akan duduk dipemerintaha. Dan pemilu yang dilaksanakan tentu berdasarkan asas yang berlaku.
Baca Juga: Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan dari Demokrasi? Berikut Penjelasannya.
Kekuasaan yang terus diganti secara berkala ini ditujukan untuk meminimalisir masalah dikemudian hari, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.
Selain itu, sitem kekuasaan yang bersifat demokrasi juga dibagi dalam tiga kelompok yaitu, kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif.
• Badan peradilan yang bebas dan tidak memihak
Badan peradilan yang bebas berarti badan peradilan tersebut merupakan sebuah badan atau Lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun.
Baca Juga: SIMAK Perbedaan Antara Kitab dan Suhuf Adalah? Berikut Penjelasan Kitab dan Suhuf dalam Agama Islam
Posisi yang tidak memihak atau netral, adalah hal yang paling penting dari sebuah badan peradilan pasalnya hal tersebut akan membuat proses peradilan berjalan lebih lancer dengan hasil yang sebenar-benarnya.
• Persamaan kedudukan didepan hokum
Prinsip yang satu ini masih berkaitan dengan prisip sebelumnya dimana Lembaga peradailan harus berikap netral.
Hal tersebut menunjukan bahwa semua kedudukan yang dimiliki oleh seorang warga negara adalah sama di mata hokum, dan harus diproses secara adil.
Baca Juga: KEKUASAAN Eksaminatif atau Inspektif Dijalankan Oleh Apa? Berikut Penjelasan Kekuasaan Eksaminatif Inspektif
• Jaminan kebebasan pers
Hal yang tidak kalah penting dari prisip demokrasi adalah dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap pers ataupun media.
Hal tersebut karena kebebasan yang dimiliki oleh pers dapat membantu setiap warga negara menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan.
Selain itu, pers juga menjadi penyedia informasi yang diperlukan oleh semua warga negara untuk mengetahui segala peristiwa, termasuk juga program-program yang dibuat oleh pemerintahan itu sendiri.
Baca Juga: SIMAK! Plastik, Botol, Kertas dan Kardus Merupakan Contoh Limbah Jenis Apa? Jawaban Berikut untuk Tugas PKN
Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan, sistem pemerintahan yang demokrasi juga memiliki lebih dari satu partai politik yang mempu menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.
Selain itu, setiap administrasi negara juga memiliki badan pengawasnya tersendiri. Pemerintahan yang demokrasi juga melakukan diskusi dalam menentukan ataupun memutuskan suatu kebijakan dan tentunya dengan dasar hukum.***
