Portal Kudus - Inilah 50 contoh soal UAS UT administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 ilmu adminitrasi negara semester 6 beserta jawabannya
Simak inilah pembahasan tentang 50 contoh soal UAS UT administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 ilmu administrasi negara semester 6 beserta jawabannya.
Bagi kalian yang sedang mencari contoh soal UAS UT mata kuliah administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 jurusan ilmu administrasi negara semester 6 beserta kunci jawabannya, silahkan simak artikel di bawah ini sampai selesai.
Artikel ini berisi contoh soal UAS UT mata kuliah administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 yang bisa dijadikan referensi latihan untuk menghadapi soal UAS UT jurusan ilmu administrasi negara semester 6.
Sebanyak 50 contoh soal UAS UT mata kuliah administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 disajikan untuk kalian yang akan menghadapi UAS UT jurusan ilmu administrasi negara semester 6.
Persiapkan diri anda dengan berlatih mengerjakan latihan soal UAS UT mata kuliah administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 jurusan ilmu administrasi negara semester 6 pada artikel ini.
Materi UAS UT administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 pada artikel ini bersumber dari modul-modul kuliah. Jadi sangat cocok sekali untuk Anda pelajari.
Soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan yang telah di prediksi akan keluar pada saat UAS nantinya.
Dikutip Portal Kudus dari berbagai sumber berikut adalah 40 contoh soal UAS UT administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 ilmu administrasi negara semester 6 beserta jawabannya.
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah administrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
A. provinsi
B. kabupaten
C. kotamadya
D. kecamatan
Jawaban: D
2. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib. Maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah ...
A. berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
B. berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
C. mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D. mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Jawaban: B
3. Anggaran daerah mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya adalah bahwa anggaran daerah ...
A. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
B. menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. merupakan alat untuk memelihara keseimbangan fundamental ekonomi daerah
D. merupakan alat untuk menciptakan lapangan kerja
Jawaban: B
4. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pengeluaran daerah
Jawaban: B
5. Susunan Dalam organisasi pemerintahan daerah antara lain meliputi ....
A. provinsi
B. kabupaten/kota
C. desa
D. kepala daerah
Jawaban: D
6. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah ...
A. akuntabilitas
B. eksternalitas
C. concurrent
D. efisien
Jawaban: B
7. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...
A. sentralisasi
B. dekonsentrasi
C. desentralisasi
D. medebewind
Jawaban: C
8. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah daerah yang berbentuk daerah administrasi adalah ...
A. afdeling
B. gewest
C. gemeente
D. plaatselijke
Jawaban: A
9. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
A. mengangkat duta dan konsul
B. memberi gelar dan tanda jasa
C. menetapkan peraturan pemerintah
D. memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
Jawaban: C
10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi adalah menjadikan provinsi sebagai ...
A. wilayah administrasi
B. daerah otonom
C. local self government
D. local state and self government
Jawaban: D
11. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai aturan, maka pendekatan koordinasi yang digunakan adalah ...
A. formal
B. struktural
C. fungsional
D. operasional
Jawaban: A
12. Pinjaman jangka pendek daerah digunakan untuk...
A. pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B. pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan
Jawaban: C
13. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang digunakan adalah ....
A. ultra vires doctrine
B. materiele huishoudings
C. formele huishoudings
D. generale competence
Jawaban: D
14. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran adalah ...
A. pengeluaran daerah
B. belanja daerah
C. pembiayaan daerah
D. belanja langsung
Jawaban: B
15. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pembiayaan daerah
D. penerimaan pembiayaan daerah
Jawaban: D
16. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah adalah fungsi ...
A. anggaran
B. legislasi
C. kontrol
D. interplasi
Jawaban: A
17. Unsur staf yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ....
A. sekretariat daerah
B. badan daerah
C. kantor daerah
D. dinas daerah
Jawaban: A
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati
Jawaban: D
19. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik ...
A. disediakan oleh lembaga privat
B. disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. semua orang dapat memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik
Jawaban: B
20. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka ajaran rumah tangga yang digunakan ....
A. formal
B. riil
C. materiil
D. self government
Jawaban: C
21. Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan daerah yang digunakan adalah ...
A. sistem fungsional
B. sistem prefektur
C. desentralisasi jabatan
D. desentralisasi fungsional
Jawaban: A
22. Pengawasan terhadap pemerintah daerah berupa pembatalan suatu peraturan daerah merupakan pengawasan ...
A. hierarki
B. fungsional
C. preventif
D. represif
Jawaban: D
23. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan bersifat ...
1. dependent
2. subordinat
3. koordinatif
Jawaban:
1 dan 2 benar
Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan bersifat dependent dan subordinat sedangkan koordinatif merupakan sifat hubungan negara bagian dengan negara federal
24. Urgensi pembentukan pemerintahan daerah antara lain ...
1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien
3. memperkokoh integritas bangsa
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Urgensi pembentukan Pemda adalah mendekatkan pelayanan, menciptakan administrasi yang efisien, dan memperkokoh integritas bangsa
25. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, asas pemerintahan yang digunakan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota adalah ....
1. otonomi
2. dekonsentrasi
3. medebewind
Jawaban:
2 dan 3 benar
Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen asas pemerintahan yang digunakan adalah otonomi dan medebewind, bukan dekonsentrasi
26. Prinsip hubungan pusat dan daerah dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Inodnesia antara lain ...
1. kebhinnekaan
2. permusyawaratan
3. hirarkhis
Jawaban:
1 dan 2 benar
Prinsip hubungan pusat – daerah dalam NKRI adalah kebhinnekaan dan permusyawaratan, bukan hirarkhis
27. Dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah ...
1. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
2. rencana kerja pemerintah daerah
3. pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri
Jawaban:
2 dan 3 benar
Dasar penyusunan rancangan KUA antara lain rencana kerja pemda, dan pedoman penyusunan APBD
28. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah berisi tentang ...
1. sasaran
2. program
3. kegiatan
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Isi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD mengenai sasaran, program, dan kegiatan
29. Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah menggunakan...
1. surat tanda setoran
2. surat ketetapan retribusi
3. surat ketetapan pajak
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Bukti fisik yang digunakan bendahara penerimaan dalam penatausahaan keuangan daerah adalah surat tanda setoran, surat ketetapan retribusi dan surat ketetapan pajak
30. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas keuangan daerah meliputi...
1. bukti transfer
2. nota kredit bank
3. surat pemindahbukuan
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Bukti transaksi dalam akuntansi penerimaan kas keuangan daerah adalah bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan
31. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi...
1. akuntansi kas
2. neraca
3. laporan arus kas
Jawaban:
2 dan 3 benar
Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat neraca dan laporan arus kas tetapi tidak berisi akuntansi kas
32. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah antara lain...
1. mengajukan rancangan Perda
2. menetapkan Perda yang telah disetujui DPRD
3. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah
Jawaban:
2 dan 3 benar
Tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah antara lain mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda setelah disetujui DPRD tetapi tidak mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal
33. Tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan camat antara lain ...
1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Kewenangan camat adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
34. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara ...
1. tugas pembantuan kepada daerah atau desa
2. dekonsentrasi kepada wakil pemerintah
3. desentralisasi kepada instansi vertikal
Jawaban:
2 dan 3 benar
Cara penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat adalah tugas pembantuan dan dekonsentrasi, bukan dengan desentralisasi kepada instansi vertikal
35. Sistem manajemen kepegawaian daerah antara lain meliputi ...
1. perencanaan
2. pengangkatan
3. pemberhentian
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Sistem manajemen kepegawaian antara lain perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian
36. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karier PNS Daerah antara lain ...
1. integritas dan moralitas
2. mutasi jabatan
3. pangkat
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Pengembangan karier PNSD harus mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas, mutasi jabatan dan pangkat
37. Lembaga pembuat perencana kebijakan publik pada pemerintah daerah adalah ...
1. BAPPEDA
2. Kepala Daerah
3. DPRD
Jawaban:
2 dan 3 benar
Lembaga perencana kebijakan publik pada Pemda antara lain kepala daerah, dan DPRD tetapi bukan BAPPEDA
38. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan daerah antara lain ...
1. dukungan lembaga eksternal
2. ketersediaan waktu dan sumber daya
3. kepatuhan pelaksana kebijakan
Jawaban:
1, 2 dan 3 benar
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain dukungan lembaga eksternal dan ketersediaan waktu dan sumber daya, dan kepatuhan pelaksana kebijakan
39. Evaluator pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah selama proses implementasi kebijakan adalah ....
1. Kepala daerah
2. DPRD
3. BPKP
Jawaban:
1 dan 3 benar
Evaluator pelaksanaan kebijakan Pemda adalah kepala daerah dan BPKP, bukan DPRD
40. Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain meliputi....
1. desentralisasi yang bersifat wajib dan pilihan
2. pelaksanaan asas dekonsentrasi
3. pelaksanaan tugas pembantuan
Jawaban:
1 dan 3 benar
Laporan penyelenggaraan Pemda meliputi desentralisasi dan pelaksanaan medebewind bukan pelaksanaan dekonsentrasi
Demikian terkait 50 contoh soal UAS UT administrasi pemerintahan daerah ADPU4440 ilmu administrasi negara semester 6 beserta jawabannya.