Portal Kudus - Simak inilah informasi jawaban tentang apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi.
Berikut adalah ulasan pembahasan soal Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi.
Lengkap dengan pembahasan lebih jelas dan bervariasi bisa digunakan untuk referensi jawaban soal Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi.
Pembahasan soal Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi simak dalam artikel di bawah ini.
Pertanyaan :
Forum Diskusi 8 ini akan membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan negara dan konstitusi serta persoalan terkait dengan otonomi daerah dan good and clean governance. Ada pun persoalannya adalah sebagai berikut.
Otonomi Daerah adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Pada satu sisi otonomi daerah bisa membantu percepatan pemerataan pembangunan, namun pada sisi yang lain, muncul persoalan. Salah satu persoalan yang mengiringi pelaksanaan otonomi daerah adalah maraknya perilaku korupsi yang terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara tersebut bukan hanya kejahatan biasa, tetapi menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip good and clean governance. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi? Jelaskan jawaban Anda di dalam forum diskusi ini.
Jawaban :
Otonomi Daerah dan Good Governance
Otonomi daerah adalah kebijakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun dapat mempercepat pemerataan pembangunan, pelaksanaannya seringkali diiringi oleh maraknya perilaku korupsi. Korupsi oleh pejabat negara menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk, bertentangan dengan prinsip good and clean governance.
Untuk mengurangi perilaku korupsi dalam pelaksanaan otonomi daerah, beberapa langkah dapat diambil:
Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah.
Penguatan Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas daerah untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan kebijakan di tingkat daerah.
Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat daerah tentang etika dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih baik dan mengurangi terjadinya perilaku korupsi, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip good and clean governance.
***