Network
Portal Kudus - Masyarakat kini tak perlu lagi terlalu khawatir berlebih terhadap virus Covid-19. Sebab, pemerintah tengah mengupayakan percepatan penyediaan vaksin agar pandemi segera berakhir.
Pemerintah sudah mempersiapkan program vaksinasi dengan sebaik mungkin. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, dalam acara webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19, pada Selasa 14 november 2020
Baca Juga: Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) sebagai Sebuah Ekosistem Media Online Nasional Genap Satu Tahun
Erick Thohir menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem satu data vaksinasi Covid-19 menjelang pelaksanaan program vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara transparan.
"Perjalanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti akan berjalan transparan. Dalam rangka transparansi itu, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," katanya.
Pemerintah pun sudah memastikan kesiapan pelaksanaan program vaksin Covid-19 secara nasional. Saat ini sudah dilakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan diberi vaksin dengan berbagai pertimbangan meliputi: jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya.
Untuk menghadirkan vaksin Covid-19, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun. Dengan perincian, Rp 5 triliun untuk tahun ini dan Rp 29,23 triliun untuk tahun depan.
Baca Juga: Cara Bikin Puding Coklat, Paling Disukai Anak-anak
Erick Tohir menyebutkan, pembangunan sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19 memiliki lima tujuan utama. Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin.
Ketiga, membangun aplikasi vaksin, baik program pemerintah maupun mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin dan kelima, memonitori hasil pelaksanaan vaksinasi.
"Sejak awal pemerintah terus melakukan sosialisasi juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar. Para pakar seperti ITAGI, IDI, semua kita libatkan. Karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia," ujarnya.
Baca Juga: Wirausaha Madu Lebah Klanceng, Dari 1 Kendil Modal 350 Ribu Dalam Satu Tahun Menghasilkan 900Ribu
Pemerintah menyiapkan dua skema vaksinasi yakni pertama skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga medis, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukun dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Skema kedua yakni vaksinasi mandiri dengan biaya ditanggung oleh masyarakat secara mandiri.
Demi mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat. Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri sangat besar bagi negara.
Saat ini pemerintah tengah gencar menyebarkan edukasi vaksin secara umum. Sebab banyak kabar tak benar mengenai vaksin Covid-19. Masyarakat diharapkan siap divaksin bila vaksin sudah tersedia agar lebih bebas beraktivitas dengan tenang.
Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk masyarakat selama pandemi Covid-19. Bantuan ini juga sebagai upaya mendongkrak perekononiman negara.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, maka pemerintah menjadikan bantuan Banpres Mikro sebagai prioritas selain Bantuan Subsidi Upah. Pemerintah juga memberikan bantuan sembako, BLT dan lainnya agar masyarakat mampu bertahan di tengah pandemi.
Kini, masyarakat bisa kembali lega dengan adanya percepatan vaksinasi Covid-19. Pun begitu, tetap disiplin menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak mencuci tangan) dan mengikuti protokol kesehatan untuk berjaga-jaga.
Vaksin akan melindungi manusia dari virus Covid-19, jadi tak ada alasan takut untuk memakainya. Kesehatan pulih ekonomi bangkit ini akan segera tercipta bila masyarakat mau bekerjasama dan optimis bila Indonesia cepat sehat.***
