Portal Kudus - Link download UUD Panwaslu Desa PDF, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.
Bagi Anda yang ingin memahami tentang Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Pemilu, pahami dalam UUD Panwaslu Desa berikut.
Adapun UUD Panwaslu Desa diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.
Simak artikel ini selengkapnya apabila Anda ingin mendownload file PDF UUD Panwaslu Desa PDF.
Tersedia di akhir artikel ini link download PDF UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.
Sebelum menuju link download UUD Panwaslu Desa, kita simak apa itu yang dimaksud dengan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilu.
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
Berdasarkan Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD di setiap Kelurahan atau Desa sebanyak 1 (satu) orang.
Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat ad hoc artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.
Tugas Panwaslu Desa:
Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
Pelaksanaan kampanye;
Pendistribusian logistik Pemilu;
Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghihrngan suara di setiap TPS;
Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
Pergerakan surat tabulasi pengitungan suara dari tingkatTPS dan PPK;
dan Pelaksanaan penghitungan dan pemungu.tan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan
- Melasanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.
Link download UUD Panwaslu Desa PDF, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.
Untuk mengunduh UU Nomor 7 Tahun 2017 pdf, silakan [klik di sini]
Adapun untuk mengunduh Perpu Nomor 1 Tahun 2022 pdf, silakan [klik di sini]
Demikian informasi link download UUD Panwaslu Desa PDF, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.***