Portal Kudus – Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan para menteri membahas rencana pelaksanaan bansos tahun 2021.
Disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, pekan pertama tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden.
Dilansir portalkudus dari pemberitaan humas pemberitaan humas kemsos, 30 Desember 2020. akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Baca Juga: Rilis BMKG: Tahun 2020 Beberapa Wilayah Terjadi Gempa Kekuatan Lebih Dari M5.0 Sebanyak 244 Kali
Untuk keperluan itu, Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat salur serentak seluruh Indonesia.
“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, 29 Desember 2020.
Dalam kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah. Kemensos sedang mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat. “Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.
Baca Juga: Blusukan Temui Warga Penghuni Bawah Tol, Risma Ajak Pemulung Pindah Rumah Yang Ada Kamar dan Ruang T
Disampaikan juga kutipan arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Risma menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021. “Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/bulan/KPM, salur Januari-Desember 2021. Bansos Tunai (BST) tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Penyalurnya adalah PT. Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.
Berikutnya adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara. Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. “Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021.
Terkait persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya. Risma mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.***