Network
Portal Kudus - Puluhan warga Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang mengikuti sosialisasi dan diskusi tentang penggunaan tanah milik PT KAI dan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Pendapa Kecamatan Sulang pada 2 November 2021.
Sekda Rembang Fahrudin menekankan bahwa dalam melakukan penertiban, Pemkab Rembang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks ini adalah Perda No 2 tahun 2019.
“Segala kebijakan menyangkut aset milik negara dalam hal ini PT KAI, Pemkab Rembang mengacu pada peraturan. Oleh karena itu sesuai petunjuk Bapak Bupati, dua belah pihak yakni PT KAI dan warga harus melakukan diskusi dan mencari solusi dengan baik,” kata Fahrudin.
Baca Juga: Belajar Sejarah, MA Hasyim Asyari 3 Kudus Ajak Siswanya ke Museum Situs Purbakala Patiayam
Fahrudin menegaskan semua pihak harus mengedepankan kebaikan dan menjaga kondusifitas daerah.
“Yang jelas, tidak boleh aset PT KAI disepanjang jalan Desa Kaliombo untuk usaha yang memicu munculnya berbagai Pekat. Misalnya untuk Warkop atau Kafe.” kata Fahrudin.
Sementara itu Senior Manajer Aset PT KAI Daop IV Arif S menyatakan, dalam hal penertiban aset milik PT KAI, pihaknya tetap mengacu pada keputusan Pemkab Rembang.
Baca Juga: Selamat, Finalis Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Jepara Terpilih
“Kami akan manut dengan kebijakan Pemkab Rembang dalam penertiban aset PT KAI di Desa Kaliombo Sulang. Lantaran sudah diatur dalam Perda setempat,” ujar Arif.
Arif menyebutkan saat ini ada 61 warga yang menempati bekas rel KA Rembang Blora. Rinciannya untuk Warkop, hunian, kuliner dan lainnya.
