Portal Kudus - Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan evaluasi penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB). Berbagai langkah telah disiapkan untuk menanggulangi dua masalah ini.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ali Syofii, evaluasi menunjukkan adanya beberapa kendala utama yang menyebabkan kematian ibu dan bayi. Salah satunya adalah masalah dengan BPJS.
Selain itu, program Telponi yang kurang terpantau menyebabkan ratusan ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia.
“Yang meninggal ini kita analisa, ternyata mereka belum masuk BPJS. Karena apa mereka sudah jadi peserta tapi menunggak, peserta mandiri kemudian nunggak dan ada beberapa ibu hamil yang belum terpantau program Telponi (Temokno Laporno Openi),” jelas Ali.
Baca Juga: Kontingen Rembang akan Kembali Beraksi di POPDA Jawa Tengah 2024
Untuk mengatasi masalah ini, dr. Ali mengusulkan beberapa strategi, termasuk memastikan kepesertaan BPJS bagi ibu hamil dan balita, melakukan penjaringan ibu hamil baru secara berkala, meningkatkan skrining layak hamil bagi calon pengantin dan PUS, serta meningkatkan kualitas ANC terpadu.
Lebih lanjut, dr. Ali menjelaskan bahwa masa nifas mendominasi kasus AKI di Rembang. Pada 2023, terdapat 9 kasus kematian ibu saat nifas dan 2 kasus saat hamil. Pada 2024, hingga bulan Mei terdapat 3 kasus dengan 2 kematian ibu saat nifas dan 1 saat hamil.
“Sementara 3 AKI pada 2024 disebabkan sisdrom HELLP, sepsis dan paralisis hipokalemia,” tambahnya.
Untuk kasus AKB, hingga Mei 2024 tercatat 45 kasus, sementara pada 2023 ada 124 kasus. Penyebab tertinggi AKB adalah asfiksia, dengan 38 dari 124 kasus pada 2023 dan 15 dari 45 kasus pada 2024. Penyebab lainnya adalah kekurangan gizi dan Berat Badan Lahir Rendah.
“Kita konsentrasi dengan dua hal ini, asfiksia dan berat badan, jika serius pasti bisa menekan kasus kematian bayi,” tuturnya.
Baca Juga: Hasil Sampel telah Keluar, Makanan pada Siswa SDN Ketanggi Rembang tidak Mengandung Zat Berbahaya
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam pencegahan kematian ibu dan bayi. Ia berharap evaluasi lebih sering dilakukan.
“Kita harus punya komitmen, terintegrasi, komunikasinya harus baik jangan sampai melempar tanggung jawab. Kalau menurut Puskesmas harus segera dirujuk ya dibawa ke rumah sakit, jadi harus terukur di semua tingkatan mulai dari desa ke puskesmas sampai rumah sakit,” terangnya.
Hafidz juga meminta direktur rumah sakit, baik negeri maupun swasta, untuk ikut menyukseskan program pemerintah dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.***