Portal Kudus - Kasus dugaan suap dan pungli kepegawaian di PDAM Kudus akan segera disidangkan.
Berkas kasus masalah suap kepegawaian PDAM Kudus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.
Baca Juga: Valentino Rossi dan Maverick Vinales Mencoba Motor Dengan Upgrade Komponen
Rencananya, sidang pertama ke-3 terduga akan diadakan Selasa 22 September 2020, minggu kedepan.
Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Semarang, Meylina menjelaskan, sidang ke-3 terduga nanti akan diadakan bertepatan.
Sidang ke-3nya akan diperintah ketua majelis hakim, Arkanu.
Baca Juga: Sejumlah Seniman Di Kudus Produksi Film Dokumenter, Semarakkan Hari Jadi Kudus ke-471
"Penentuan sidangnya telah ada. Ketua majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ke-3nya Arkanu.
Sidang pertama 22 September esok," kata Meylina.
Ke-3 terduga dalam masalah itu yakni berkas kasus bekas Direktur Penting PDAM Kudus, Ayatullah Humaini, pemilik Koperasi Taruh Pinjam (KSP) Partner Jati Mandiri, Sukma Oni Irwadani serta pegawai PDAM Kudus yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Toni Yudiantoro
Dari skema info, masalah suap kepegawaian PDAM Kudus tertera bernomor kasus 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.
Baca Juga: Mencemari Sumur Dan Sungai, Dua Pabrik Tahu Di Kudus Didemo Warga
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kudus, memberikan tuduhan pada ke-3 terduga dengan pasal dakwaan subsidairitas.
Tuduhan kesatu, tindakan beberapa terdakwa seperti ditata serta diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah serta ditambah lagi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perkembangan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau tuduhan ke-2, tindakan beberapa terdakwa seperti ditata serta diancam pidana dalam pasall 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah serta ditambah lagi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perkembangan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau ke-3, yakni tindakan beberapa terdakwa seperti ditata serta diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah serta ditambah lagi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Perkembangan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi Jo Klausal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.