Network
Portal Kudus – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama menggelar Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 2023 (1444 H). Seleksi ini dilakukan setelah selesai mengadakan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi beberapa waktu lalu.
Seleksi PHD dilakukan serentak hari ini, di seluruh Provinsi di Indonesia. Direktur Jenderal PHU Hilman Latief mengatakan saat ini Kementerian Agama sangat concern dalam peningkatan layanan jemaah haji, termasuk perbaikan sistem rekrutmen PHD.
Melansir dari website resmi Kemenag pada Sabtu, 04 Maret 2023, Hilman Latief di Jakarta mengatakan, “Saat ini Kemenag juga sangat concern dalam menyiapkan dan perbaikan perekrutan calon petugas haji, khususnya Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1444 H/2023 M.”
Menurut Hilman, tahun ini pelayanan haji sangat berat. Hal ini dikarenakan akan ada 62 ribu jamaah haji lanjut usia (lansia) yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Selain itu, ada target Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) yang harus dipertahankan.
Baca Juga: Tips Senam Peregangan Saat di Pesawat bagi Jamaah Haji Agar Tetap Sehat
“Tugas layanan haji tahun 2023 sangat berat, karena disamping 31% jemaah lansia, target pelayanan tahun ini lebih sukses. Oleh karena itu, kami ingin pastikan petugas yang direkrut memiliki komitmen yang tinggi dan mindset melayani lansia,” terangnya.
Mengenai seleksi PHD 2023, Hilman berharap calon PHD dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan petugas kloter dalam melayani jemaah haji, untuk menyukseskan tugas-tugas di kloternya.
“PHD ini bagian dari kloter, sehingga harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mensukseskan tugas-tugas di kloternya masing-masing dan bisa kami sebut petugas kloter berjumlah 8 orang,” harap Hilman.
Baca Juga: Berikut 8 Tips Turunkan Berat Badan dengan Cara Tradisional, Tak Lagi Khawatir Obesitas
“Seleksi ini dinilai sangat penting karena merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji. Untuk memperoleh petugas haji yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik, perlu dilakukan seleksi calon Petugas Haji Daerah melalui penilaian Tes Kompetensi (CAT) dan Wawancara,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menilai, untuk mendapatkan calon petugas yang profesional, dibutuhkan perencanaan yang baik, analisis beban kerja yang tepat, dan rekrutmen yang transparan serta akuntabel.
Tak hanya itu, Hilman juga menjelaskan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh calon petugas siap melayani dan berkhidmat kepada jemaah haji. Pertama, seluruh calon peserta mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi petugas haji melalui persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, seluruh pihak terkait hendaknya bersikap sportif, konsekuen, dan konsisten serta lebih mengutamakan profesionalitas.
Baca Juga: BACAAN DOA Setelah Sholat Witir Lengkap Beserta Bahasa Arab Latin dan Terjemahannya, Sesuai Sunnah
“Dan yang ketiga adalah kepada peserta yang nantinya belum memiliki peluang untuk menjadi petugas tahun ini, kami berharap tidak berkecil hati karena kesempatan untuk melayani tamu-tamu Allah terbuka luas pada tahun-tahun yang akan datang,” terangnya.
Hilman berharap seluruh peserta diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti seleksi. Dia juga mengapresiasi kerjasama seluruh pihak, termasuk Kanwil Kemenag Provinsi, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah, dalam perekrutan calon PHD ini.
"Terima kasih kepada semua pihak termasuk Kanwil Kemenag, Pemprov, Pemda, serta kepada para peserta selamat mengikuti pelaksanaan seleksi ini, mudah-mudahan sukses,” tandasnya.
Direktur Bina Haji Arsad Hidayat mengatakan, Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 1444 H/2023 M dilaksanakan untuk menghasilkan calon petugas haji yang profesional dan berintegritas. “Selain itu, seleksi ini bertujuan untuk mempersiapkan petugas yang berdedikasi tinggi dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah haji,” kata Arsad.
Lebih lanjut, Arsad menambahkan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 2.616 orang, yang terdiri dari seluruh Pemerintah Daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Indonesia.***
