Masih Ingin Berkerumun? Simak Dasar Penegakan Hukumnya.

Portal Kudus – Dalam Situasi Darurat Penyakit Menular, Pemerintah dalam hal ini POLRI mengeluarkan dasar penegakan hukum bagi  masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilansir portalkudus.com dari ditreskrimsus polda jateng, Bahwa dasar penegakan hukum bagi siapapun yang berkerumun dalam situasi gawat darurat penyakit menular adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Strategi Pemerintah, Membantu Sektor Seni dan Industri Kreatif Agar Mampu Bertahan.

UU NO. 4 TAHUN  1984 TTG WABAH PENYAKIT
PASAL 14 
(1) BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENGHALANGI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU DENDA SETINGGI-TINGGINYA RP 1.000.000,-(SATU JUTA RUPIAH).
(2) BARANG SIAPA KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN TERHALANGNYA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI, DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN DAN/ATAU DENDA SETINGGI-TINGGINYA RP 500.000,-(LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

UU 6/2018 TTG KARANTINA KESEHATAN
PASAL 93
SETIAP ORANG YANG TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (1) DAN/ATAU MENGHALANG-HALANGI PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN SEHINGGA MENYEBABKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH).


K U H P 
PASAL 212
BARANG SIAPA DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH, ATAU ORANG YANG MENURUT KEWAJIBAN UNDANG-UNDANG ATAU ATAS PERMINTAAN PEJABAT MEMBERI PERTOLONGAN KEPADANYA, DIANCAM KARENA MELAWAN PEJABAT, DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN EMPAT BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH.
KAITANNYA DENGAN PASAL 214 KUHP, JIKA HAL TERSEBUT DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH MAKA ANCAMAN PIDANANYA MAKSIMAL TUJUH TAHUN PENJARA.
Baca Juga: Bantuan Beras BSB Kemensos, Ditargetkan Selesai Pada Akhir Bulan Ini.

PASAL 216 AYAT (1)
BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA TIDAK MENURUTI PERINTAH ATAU PERMINTAAN YANG DILAKUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG OLEH PEJABAT YANG TUGASNYA MENGAWASI SESUATU, ATAU OLEH PEJABAT BERDASARKAN TUGASNYA, DEMIKIAN PULA YANG DIBERI KUASA UNTUK MENGUSUT ATAU MEMERIKSA TINDAK PIDANA; DEMIKIAN PULA BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MENGHALANG-HALANGI ATAU MENGGAGALKAN TINDAKAN GUNA MENJALANKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SEORANG PEJABAT TERSEBUT, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT BULAN DUA MINGGU ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK SEMBILAN RIBU RUPIAH.”

PASAL 218 KUHP
BARANG SIAPA PADA WAKTU RAKYAT DATANG BERKERUMUN DENGAN SENGAJA TIDAK SEGERA PERGI SETELAH DIPERINTAH TIGA KALI OLEH ATAU ATAS NAMA PENGUASA YANG BERWENANG, DIANCAM KARENA IKUT SERTA PERKELOMPOKAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT BULAN DUA MINGGU ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK SEMBILAN RIBU RUPIAH.

Diberitakan bahwa Pandemi Covid 19 telah menjadi wabah menular dan dinyatakan sebagai bencana nasional, bahkan dunia pun melakukan hal yang sama. Maka tugas dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penularan dan penyebaran Virus ini.***

Baca Juga: Penjelasan Gus Menteri Tentang Balai Latihan Masyarakat (BLM) Milik Kemendes PDTT