Network
Portal Kudus - Dalam hukum administrasi negara ada yang dinamakan instrumen hukum menurut Riawan Tjandra yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Bagi kalian yang sedang mencari referensi jawaban soal dalam hukum administrasi negara ada yang dinamakan instrumen hukum menurut Riawan Tjandra yang dapat digunakan oleh pemerintah, silahkan simak artikel ini sampai selesai.
Artikel ini berisi jawaban soal dalam hukum administrasi negara ada yang dinamakan instrumen hukum menurut Riawan Tjandra yang dapat digunakan oleh pemerintah.
Untuk mengetahui jawaban soal dalam hukum administrasi negara ada yang dinamakan instrumen hukum menurut Riawan Tjandra yang dapat digunakan oleh pemerintah, silahkan simak penjelasannya di bawah ini.
Soal Lengkap:
Dalam hukum administrasi negara ada yang dinamakan instrumen hukum menurut Riawan Tjandra yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Berikan analisis saudara, termasuk dalam instrumen hukum manakah permasalahan pada kasus korupsi Jhonny G Plate?
Jawaban:
1. Instrumen Hukum dalam Hukum Administrasi Negara
Dalam hukum administrasi negara, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Instrumen hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan, perjanjian, dan perintah administrasi.
Peraturan perundang-undangan mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kebijakan mencakup kebijakan publik, kebijakan internal pemerintah, dan kebijakan eksternal pemerintah.
Perjanjian mencakup perjanjian internasional, perjanjian antar lembaga, dan perjanjian dengan pihak swasta.
Sedangkan perintah administrasi mencakup perintah tertulis, perintah lisan, dan perintah tidak langsung.
2. Analisis Kasus Korupsi Jhonny G Plate
Dalam kasus korupsi Jhonny G Plate, permasalahan terkait dengan instrumen hukum dapat dilihat dari perspektif penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
Penegakan hukum memerlukan instrumen hukum yang kuat untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku korupsi.
Di sisi lain, pencegahan korupsi memerlukan kebijakan dan peraturan yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, serta mekanisme pengawasan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik.
Dalam konteks ini, permasalahan pada kasus korupsi Jhonny G Plate dapat terkait dengan kelemahan dalam instrumen hukum yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan sanksi terhadap tindak korupsi di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, kurangnya kebijakan pencegahan korupsi yang efektif dan mekanisme pengawasan yang kuat juga dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kasus korupsi seperti yang terjadi.
Oleh karena itu, perbaikan instrumen hukum dan penguatan lembaga penegak hukum serta lembaga pengawas menjadi kunci dalam menangani kasus korupsi semacam ini.
***
