Salah satu kasus spesifik yang terkait dengan peran pemerintah di Indonesia adalah pengadaan pajak.
Pemerintah Indonesia memiliki sistem pajak yang relatif kompleks dan tidak efektif, yang mengakibatkan pendapatan pajak yang rendah dan tidak terdistribusi secara efisien.
Pemerintah harus mengimplementasikan sistem pajak yang lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan pengumpulan.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan dan menilai dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.
Untuk meningkatkan fungsi distribusi dan stabilisasi di Indonesia, Pemerintah harus mengembangkan sistem pendidikan yang lebih transnasional, efisien, dan berbasis masyarakat.
Selain itu, pemerintah harus mengembangkan sistem pembayaran yang lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem pembayaran dan pemantauan.
Dengan menggunakan teknologi dan metode modern, pemerintah dapat menciptakan sistem pertukaran pemerintah yang lebih efektif dan efisien, yang akan membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah yang saat ini dihadapi.
***