Network
Jawaban: B
31. ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (2) C. 2 ayat (1)
B. 1 ayat (3) D. 3 ayat (1)
Jawaban: B
32. Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang ….
A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya
B. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama
C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
D. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya
Jawaban: D
33. Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang paling tinggi adalah ....
A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Presiden
Jawaban: B
34. Perhatikan penggolongan hukum berikut !
(1). Hukum Nasional
(2). Hukum Kebiasaan
(3). Hukum Internasional
(4). Hukum Undang-Undang
Berdasarkan pernyataan di atas, pembagian hukum berdasarkan sumbernya ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1) dan (2) C. (2) dan (4)
B. (1) dan (3) D. (3) dan (4)
Jawaban: C
