Portal Kudus - Sebagaimana diketahui bahwa administrasi keuangan atau keuangan negara muncul sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pemerintah, Richard Musgrave mengemukakan teori mengenai tiga fungsi.
Bagi kalian yang sedang mencari referensi jawaban soal sebagaimana diketahui bahwa administrasi keuangan atau keuangan negara muncul sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pemerintah, silahkan simak artikel ini sampai selesai.
Artikel ini berisi jawaban soal sebagaimana diketahui bahwa administrasi keuangan atau keuangan negara muncul sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pemerintah.
Untuk mengetahui jawaban soal sebagaimana diketahui bahwa administrasi keuangan atau keuangan negara muncul sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pemerintah, silahkan simak soal lengkapnya di bawah ini.
Soal Lengkap:
Sebagaimana diketahui bahwa Administrasi keuangan/keuangan negara muncul sebagai konsekuensi dari adanya tugas/fungsi-fungsi pemerintah. (Richard Musgrave mengemukakan teori mengenai tiga fungsi pemerintah tersebut).
Silahkan diskusikan, menurut pandangan anda, dari fungsi-fungsi pemerintah tersebut, manakah fungsi yang kurang berjalan dengan baik di Indonesia/yang perlu mendapat perhatian lebih ?
Baca Juga: JAWABAN! Apa Konsekuensi dan Dampak yang Dirasakan Dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia
(Untuk menjawab diskusi ini, anda harus mempelajari terlebih dahulu teori dari Richard Musgrave, untuk kemudian mencari kasus mengenai penyelenggaraan fungsi pemerintah tersebut di Indonesia)
Jawaban:
Richard Musgrave adalah seorang ekonom swasta Amerika yang terkenal dengan teori keuangan pemerintahnya, yang juga dikenal sebagai teori Musgrave.
Teori ini menyebutkan tiga fungsi pemerintah yang terlibat dalam menciptakan sistem pertukaran pemerintah.
Fungsi-fungsi ini adalah:
a. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat umum dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk.
Dalam konteks Indonesia, fungsi ini dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum, kesejahteraan masyarakat (endidika, endidikan, perumahan, dan sebagainya), serta hibah untuk pemeliharaan masyarakat umum.
b. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi adalah alat yang digunakan untuk memberikan ringkasan yang akurat dan adil kepada masyarakat dan penggunaannya.
Fungsi utama distribusi angaran adalah untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, seperti tekanan antara anggota keluarga dan tetangga, antara daerah yang sedang berkembang dan daerah yang sedang berkembang, atau antara kota dan kabupaten.
c. Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilisasi adalah harapan dan kemampuan masyarakat untuk berubah, dan pemerintah harus memimpin usaha untuk memperkuat kebijaksanaan - kebijaksanaan yang ada. Dengan demikian, tujuan dari fungsi ini adalah untuk memperkuat stabilitas ekonomi (stabilisator).
Dari perspektif pribadi, salah satu fungsi pemerintah yang tidak berfungsi dengan baik di Indonesia dan membutuhkan perhatian lebih adalah fungsi distribusi.
Fungsi distribusi adalah alat yang digunakan untuk menyediakan ringkasan yang akurat dan adil bagi masyarakat dan penggunaannya.
Dalam konteks Indonesia, fungsi distribusi ini dilakukan melalui distribusi pendapatan penduduk secara progresif, yang lebih tinggi untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan lebih rendah untuk mereka yang berpenghasilan rendah.
Selain itu, fungsi stabilisasi merupakan salah satu fungsi pemerintah yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia.
Fungsi stabilisasi merupakan harapan dan kemampuan masyarakat untuk berubah, dan pemerintah harus memimpin upaya untuk memperkuat kebijaksanaan - kebijaksanaan yang ada.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah harus melakukan upaya untuk memperkuat stabilitas ekonomi, terutama terkait dengan perlambatan pertumbuhan pasar tenaga kerja dan stabilitas ekonomi makro.
Salah satu kasus spesifik yang terkait dengan peran pemerintah di Indonesia adalah pengadaan pajak.
Pemerintah Indonesia memiliki sistem pajak yang relatif kompleks dan tidak efektif, yang mengakibatkan pendapatan pajak yang rendah dan tidak terdistribusi secara efisien.
Pemerintah harus mengimplementasikan sistem pajak yang lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan pengumpulan.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan dan menilai dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.
Untuk meningkatkan fungsi distribusi dan stabilisasi di Indonesia, Pemerintah harus mengembangkan sistem pendidikan yang lebih transnasional, efisien, dan berbasis masyarakat.
Selain itu, pemerintah harus mengembangkan sistem pembayaran yang lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem pembayaran dan pemantauan.
Dengan menggunakan teknologi dan metode modern, pemerintah dapat menciptakan sistem pertukaran pemerintah yang lebih efektif dan efisien, yang akan membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah yang saat ini dihadapi.
***