Network
Mereka bekerja keras selama proses pemungutan suara, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara, dan memastikan pemilu berlangsung adil dan transparan.
Dalam beberapa pemilihan sebelumnya, honor KPPS telah menjadi perdebatan publik.
Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa KPPS diberikan honorarium yang layak sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga kualitas pemilu.
Pengaturan yang adil dan transparan mengenai honor KPPS menjadi penting untuk memotivasi mereka menjalankan tugas mereka dengan sepenuh hati, serta menjaga integritas pemilu.
Dalam konteks Pemilu 2024, penting untuk mempertimbangkan penghargaan yang setara dengan kompleksitas tugas KPPS dan tingkat inflasi.
Ini adalah langkah kritis dalam menjaga kualitas dan kredibilitas proses demokratisasi di Indonesia, serta memberikan apresiasi kepada para pahlawan demokrasi yang berjuang untuk keadilan dan kebenaran.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU.
Ada penambahan atau kenaikan untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
Keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.
