Network
PortalKudus -Artikel ini tentang Cuti Melahirkan PNS, Berikut Informasi Tentang Cuti Melahirkan PNS Dalam Penjelasan Kemnaker
Untuk kamu yang mencari keterangan tentang cuti melahirkan PNS, karyawan swasta, BUMN simak dalam artikel ini.
Perppu Cipta Kerja tidak mencantumkan cuti melahirkan PNS, untuk kamu yang penasaran, dapat simak disini ulasannya.
Baca Juga: Cuti Melahirkan Bagi Seorang Pegawai Wanita Hanya Boleh Mengambil Batas Cuti Selama
Dalam Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang telah diundangkan beberapa waktu lalu, tidak terdapat pembahasan mengenai hak untuk cuti melahirkan.
Apakah hal ini otomatis menghilangkan hak pekerja perempuan untuk memperoleh kesempatan cuti melahirkan? Jangn hawatir, Kemnaker memastikan aturan cuti melahirkan tetap ada.
Dalam informasinya seperti dilansir portalkudus dari cuitan @KemnakerRI tanggal 5 Januari 2023, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 82 ayat 1 tetap masih berlaku.
Baca Juga: LIVE SKOR AFF 2022 Indonesia vs Vietnam Semifinal Hari Ini, Cek Skor Pertandingan Sekarang Juga
Dalam pasal tersebut, berbunyi “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dnak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.
Perusahaan Swasta, BUMN bahkan Pemerintahan telah memberikan cuti melahirkan bagi pegawai perempuan, termasuk mengambil cuti melahirkan include langsung selama 3 bulan.
Bahkan jika jadi diundangkan dalam RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR, salah satu yang didorong DPR adalah cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan.
Baca Juga: Urutan Pemakaian Skincare Emina yang Wajib Kamu Tahu
Diketahui bersama, saat melahirkan terdapat kondisi normal dan kondisi tidak normal, jika menurut analisa dokter harus dilakukan penanganan dengan operasi caesar.
Sedangkan proses penyembuhan saat persalinan dengan jalan operasi caesar, ada yang hingga 6 minggu baru normal kembali.
Ramai diperbincangkan mengenai tidak tercantumnya aturan cuti melahirkan dalam Perppu Cipta Kerja bagi Pekerja/buruh perempuan, terdapat titik terang dari cuitan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang memang harus mengayomi semua Pekerja/buruh di Indonesia.***
