Network
Portal Kudus -Berikut Daftar Gaji UMK dan UMR 35 Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah Tahun 2022 yang sudah resmi ditetapkan.
Apakah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kota tujuan kamu mencari kerja? atau kamu merupakan salah satu orang yang sedang bekerja di Provinsi Jawa Tengah?
maka, informasi UMR Provinsi Jawa Tengah sama pentingnya untuk kamu ketahui.
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja, pegawai ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.
Kemudian UMR sudah diatur juga melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.07/Men/2013 tentang Upah Minimum.
Apakah UMR/UMK sama dengan gaji pokok?
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/Men/2013 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Maka UMR sama dengan gaji pokok atau tidak tergantung dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ataupun Peraturan Perusahaan (PP) dimana sudah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yaitu pekerja dan juga perusahaan selaku pemberi kerja.
PKB ataupun PP nantinya tertuang informasi apakah upah karyawan terdiri atas gaji pokok saja ataupun gaji pokok dan tunjangan tetap.
Setiap tahun di setiap daerah akan mengalami penyesuaian yang dievaluasi oleh gubernur, biasanya disebut dengan UMP (Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan UMP berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan berdasarkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Pasal 6 tentang Upah Minimum, UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 1 November tiap tahunnya.
Kenaikan UMR/UMK Provinsi Jawa Tengah
Upah minimum di 35 kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan 2021. kenaikan bervariasi menurut kebutuhan kelayakan hidup disetiap daerah.
Kenaikan UMK Jawa Tengah itu telah tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jateng 2022.
Berikut daftar UMK 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng 2022:
1. Kota Semarang: Rp 2.835.021,29
2. Kabupaten Demak: Rp 2.513.005,89
3. Kabupaten Kendal: Rp 2.340.312,28
4. Kabupaten Semarang: Rp 2.311.254,15
5. Kabupaten Kudus: Rp 2.293.058,26
6. Kabupaten Cilacap: Rp 2.230.731,50
7. Kota Pekalongan Rp 2.156.213,77
8. Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02
9 Kota Salatiga Rp2.128.523,19
10. Kabupaten Jepara Rp 2.108.403,11
11. Kabupaten Pekalongan Rp 2.094.646,19
12. Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18
13. Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20
14. Kota Surakarta Rp 2.035.720,17
15. Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36
16. Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30
17. Kota Tegal Rp 2.005.930,52
18. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.998.153,18
19. Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94
20. Kabupaten Banyumas Rp1.983.261,84
21. Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34
22. Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04
23. Kabupaten Pemalang Rp 1.940.890,41
24. Kota Magelang Rp 1.935.913,27
25. Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33
26. Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80
27. Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84
28. Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69
29. Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10
30. Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11
31. Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39
32. Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05
33. Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56
34. Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.043,99
35. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,17.
UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36 tahun 2021 pasal 26 dan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur se-Indonesia No B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Penetapan UMK mengacu Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomer 36 tahun2021.
Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2022, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan.***
