Anggota Komisi VIII DPR RI Meminta E-Warong Dievaluasi

16 Agustus 2021, 23:00 WIB
Ilustarsi foto (sebelum pandemi, foto tak terkait konten berita). Negara telah menyiapkan Bansos Sembako atau BPNT melalui Kemensos di 2021. mekanisme pencairan, melalui Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Kemudian, saldonya bisa dibelanjakan sembako di pedagang bahan pangan melalui e-warong terdekat. /instagram.com/ @ewarongbontimandiri.bdg/

Portal Kudus-Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid meminta program E-Warong dievaluasi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

E-Warong di design menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi para penerima bantuan sosial.

Abdul menyebutkan bahwa program tersebut pada kenyataannya justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat penerima bansos.

Sebagaimana dikutip Portal Kudus dari Suara Merdeka Muria dalam artikel berjudul Harga Jauh Lebih Mahal, Ketua DPD Gerindra Jateng: Program E-Warong Seperti Proyek Bancakan Segelintir Oknum

"Harga sembako di aplikasi itu jauh dari kata murah. Jelas ini memberatkan para penerima bansos," ungkap Politikus Partai Gerindra, Senin 16 Agustus 2021.

Padahal, lanjut Wachid begitu ia disapa, dengan adanya program tersebut diharapkan bisa meringankan beban para penerima bansos.

Baca Juga: Syarat dan Cara Mengikuti Seleksi Prakerja Gelombang 18 Segera Login dan Buat Akun Untuk Lanjut

Baca Juga: Pramuka Kwartir Ranting (Kwaran) Kecamatan Tugu Semarang Memperbaiki Rumah Warga Bentuk Kepedulian Sesama

Kenyataannya justru para penerima bansos mengeluhkan dengan harga-harga sembako yang ada di E-Warong itu. Harga sembako di E-Warong jauh lebih mahal ketimbang harga di warung eceran," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu.

Wachid menduga, mahalnya harga sembako di aplikasi tersebut karena tidak adanya sistem kontrol yang memadai dari Kemensos.

Baca Juga: Masa Sanggah Telah Selesai, 21 Peserta Provinsi Jawa Tengah Lolos Tahap Berikutnya

Baca Juga: Pramuka Kwartir Ranting (Kwaran) Kecamatan Tugu Semarang Memperbaiki Rumah Warga Bentuk Kepedulian Sesama

"Gak ada kontrol yang jelas. Pada akhirnya program E-Warong seperti proyek bancakan segelintir oknum pemangku kebijakan. Bayangkan misalnya selisih harga di E-Warong dengan di warung biasa itu cukup besar. Lalu sisa saldo para penerima bansos juga mengendap dan gak jelas kemana larinya," tandas eks Kapoksi Komisi VI Fraksi Gerindra itu.***(Ahmad Rifki/Suara Merdeka Muria)

Editor: Sugiharto

Sumber: Suara Merdeka

Tags

Terkini

Terpopuler