Network
Portal Kudus- Menjelang pemilukada pada tahun 2024, Pemkab Jepara telah menyiapkan anggaran yang disesuaikan dalam Perda.
Pemkab Jepara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp40miliar untuk terlaksananya pemilukada tersebut.
Anggaran yang disediakan diambil dengan bagian Rp20miliar dari APBD 2022, dan RPp20miliar 2023.
Dilansir PortalKudus.com dari Suara Merdeka Muria dengan artikel berjudul Songsong Pilkada Serentak 2024, Pemkab Cadangkan Anggaran Rp 40 Miliar
"Perlu disusun roadmap mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sehingga tercipta pemahaman bersama terkait persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara, pada Rapat Persiapan Penganggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aula Bakesbangpol Jepara, Kamis 10 Maret 2022.
Baca Juga: Polres Rembang Canangkan Program Zona Integritas WBK, Wakil Bupati Rembang Beri Masukan
Rapat dihadiri Sekretaris Bakesbangpol Muh Taksin, Kabag Ops Polres Jepara Kompol Subakri, Pasi Intel Kodim 0719 Kapten Inf Alex Efendi, Kabag Pemerintahan Setda Jepara Rini Patmini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Jepara Subchan Zuhri, Komisioner KPU Jepara Muntoko, Sekertaris KPU Jepara Da'faf Ali, Ketua Badan Pengawas Pemililihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara Sujiantoko, Kasubbid Pengembangan Bappeda Amirul Mukminin, Kabid Anggaran BPKAD Ardian Danny Saputra, Kasi Satlinmas Satpol PP Damkar Sekar Ayu Kinasih, serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Jepara Tri Mulyo Mardi Santoso.
Baca Juga: Jalanan Rusak, Puluhan Sopir Truk Demo di Wilayah Pati Selatan
Pada rapat diputuskan, stakeholder terkait dengan Pilkada 2024 diminta untuk segera mengajukan proposal rencana anggaran biaya kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. Proposal ditunggu paling akhir Senin, 14 Maret 2022 sudah masuk ke pemerintah daerah dan tembusan kepada Bakesbangpol Jepara
Sehubungan dengan rencana tahapan Pilkada 2024 KPUD Jepara menyampaikan akan dimulai pada November 2023. KPU minta pencairan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tahun yang sama 2023.
