Network
Portal Kudus - Bupati Blora Arief Rohman pada 11 November 2021 mengikuti rapat koordinasi pemberantasan tindak korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rapat koordinasi diselenggarakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Hadir sebagai narasumber utama, Ketua KPK RI, Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si, bersama Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP. Serta diikuti seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Jawa Tengah.
Dalam rakor tersebut, Ketua KPK RI Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. dan Gubernur memberikan arahan kepada kepala daerah dari kab/kota se Jawa Tengah yang hadir secara langsung, serta jajaran pemerintah daerah secara virtual tentang pentingnya pencegahan korupsi.
Mengawali arahannya, Ketua KPK menyampaikan apresiasi atas capaian MCP di Jawa Tengah yang sudah baik.
MCP atau monitoring centre for prevention merupakan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
“Kami ingin menyampaikan dulu apresiasi kepada Jawa Tengah dan jajarannya bupati dan walikota karena hasil monitor KPK dengan MCP, 8 aspek yang kita intervensi, menunjukan angka yang cukup menggembirakan,” ucap Ketua KPK.
Ketua KPK dalam arahannya menjelaskan beberapa hal terkait tindak pidana korupsi. Kemudian, pihaknya juga memberikan arahan terkait peran penting seorang kepala daerah.
“Saya ingin sekedar mengingatkan kembali peran kepala daerah, peran penting kepala daerah ingin mewujudkan tujuan negara, karena tujuan negara tidak bisa terwujud tanpa peran bapak ibu sekalian,” ucap Ketua KPK.
Komjen Firli juga menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
