Network
Selain itu dalam operasi di tempat karaoke yang dilakukan oleh tim gabungan yustisi, belum lama ini, juga ditemukan sejumlah minum-minuman keras di lokasi tempat karaoke.
Baca Juga: Aparat Polres Kudus Tetap Menggelar Razia Protokol Kesehatan
Menurut penuturannya, Satpol PP bersama tim gabungan TNI/Polri sudah berulang kali menggelar operasi dan melakukan penyeggelan.
Namun para pemilik usaha karaoke masih membandel, terbukti tetap beroperasi, bahkan di tengah penerapan PPKM level 3 maupun 4.
Adapun mengenai rendahnya putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan hukuman 15 hari dan denda Rp 1,5 juta tersebut dikarenakan pelanggaran yang dilakukan para terdakwa masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring)
Sementara itu Bupati Demak Hj Eisti'anah menyampaikan, pemerintah akan bertindak tegas dalam menerapkan Perda 11/2018. Terlebih setelah dirinya melihat langsung tempat karaoke yang banyak ditemukan minum-minuman keras.
Baca Juga: Ketua TP PKK Kabupaten Kudus Melaksanakan Monitoring dan Pembinaan Terhadap Pelaku UMKM
"Saat operasi di tempat karaoke yang dipimpin Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono bersama tim gabungan saya dan Wabup KH Ali Makhsun serta Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet ikut langsung sehingga tahu persis kondisi di lapangan," ungkapnya.
Sehubungan itu, Pemkab Demak membuat ketegasan untuk penegakan aturan sesuai peraturan daerah 11/2018. Perda yang telah disahkan DPRD Demak merupakan suara dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang harus dijalankan dengan seoptimal mungkin.
Terpisah sejumlah warga menyampaikan apresiasi dan salut atas keberanian serta ketegasan bupati dalam menegakan perda terkait karaoke. Terlebih bupati ikut turun langsung dalam operasi penindakan terhadap tempat karaoke.***(Hasan Hamid/Suara Merdeka Muria)
