Network
Portal Kudus - Pada 24 Agustus 2021, Tim Polda Jateng memeriksa pejabat Kepala Seksi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus.
Tim Polda Jateng meminta klarifikasi seputar pelaksanaan e-warung.
Petugas tim memeriksa dana pelaksanaan e-warung dari tahun 2018-2020.
Sebagaimana dikutip Portal Kudus dari SuaraMerdeka dalam artikel berjudul Sejumlah Pejabat Kudus Diperiksa Polda Terkait E-Warung
Kepala Dinas adinas P3AP2KB kepada Suara Merdeka menegaskan sepanjang merupakan kewenangannya akan memberikan data selengkap-lengkapnya kepada aparat.
Baca Juga: Bupati Jepara Dian Kritiandi Pantau Pembelajaran Tatap Muka
Pemeriksaan Tim Polda Jateng terkait laporan mengenai pelaksanaan e-warung.
''Laporannya seperti apa, saya kurang mengetahuinya,'' katanya.
Dia menjabat sebagai Kadinas P3AP2KB 10 Juli 2021. Dua hari setelah serah terima jabatan, dirinya mendapat tamu dari Polda yang ingin mengklarifikasi laporan soal e-warung. Klafikasi kali ini merupakan lanjutan pemeriksaan yang digelar 10 Juli 2021-14 Juli 2021.
''Kami jawab sesuai kewenangan yang ada,'' jelasnya.
Informasi yang dihimpunnya, petugas meminta dana pengelola e-warung di Kecamatan Jati dan Kecamatan Jekulo.
Kedatangan aparat Polda dinilai sebagai sebuah kesadaran agar lebih berhati-hati pada masa mendatang. Pihaknya tidak akan melakukan hal-hal di luar kewenangan dan aturan yang digariskan.
Baca Juga: Vaksinasi Anak di Jepara Dimulai Bersamaan Dengan Pembelajaran Tatap Muka
Awak media berusaha meminta keterangan seputar laporan e-warung, misalnya apakah tidak sesuai ketentuan atau tidak. Namun, Mundir kembali menegaskan tidak mengetahuinya.
Dia hanya menyatakan pejabat yang dimintai keterangan dari Polda yakni Kasi Pemberdayaan Keluarga Miskin.
'Petugas Polda yang datang ke dinas,'' jelasnya.***(Anton WH/Suara Merdeka Muria)
