Network
Portal Kudus - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021.
Kebijakan ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.
Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif, dilansir dari Web Bea dan Cukai 12 Desember 2020.
Baca Juga: Jangan Risau, BSU BPJS Kemnaker Termin 2 Masih Terus Disalurkan ke Rekening Berikut Datanya
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.
Diberitakan, ada beberapa pokok kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2021 yaitu:
- Hanya besaran tarif cukai hasil tembakau yang berubah, mengingat tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi hampir seluruh industri termasuk industri hasil tembakau;
- Simplifikasi digambarkan dengan memperkecil celah tarif antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan II A dengan SKM golongan II B, serta Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II A dengan SPM golongan II B;
- Besaran harga jual eceran di pasaran sesuai dengan kenaikan tarif masing-masing.
Baca Juga: PTDI Berhasil Menyelesaikan Tahapan Produksi N219 Nurtanio dan Siap Beroperasi Tahun 2021
Selanjutnya, pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5%.
Pemerintah juga telah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai sigaret kretek tangan (SKT), berdasarkan pertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau (IHT).
