Network
Jawaban: B
2. Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang ….
A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya
B. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama
C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
D. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya
Jawaban: D
3. Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang paling tinggi adalah ....
A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Presiden
Jawaban: B
4. Perhatikan penggolongan hukum berikut !
(1). Hukum Nasional
(2). Hukum Kebiasaan
(3). Hukum Internasional
(4). Hukum Undang-Undang
Berdasarkan pernyataan di atas, pembagian hukum berdasarkan sumbernya ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1) dan (2) C. (2) dan (4)
B. (1) dan (3) D. (3) dan (4)
Jawaban: C
5. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa disebut ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Jawaban: D
