Network
Jawaban: B
9. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara adalah...
A. konstitusi C. hukum
B. konvensi D. undang-undang
Jawaban: A
10. Pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan” Ini mengandung arti bahwa …
A. setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara dan mengabaikan kepentingan pribadi dan golongan.
B. kepentingan pribadi pejabat penyelenggara negara harus di atas kepentingan negara atau golongan
C. setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu
D. kepentingan para pejabat penyelenggara negara di atas kepentingan negara atau golongan
Jawaban: C
11. ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (2) C. 2 ayat (1)
B. 1 ayat (3) D. 3 ayat (1)
Jawaban: B
12. Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang ….
A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya
B. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama
C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
D. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya
Jawaban: D
13. Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang paling tinggi adalah ....
A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Presiden
