Network
-Biaya Asrama/kamar kos
-Uang saku & uang buku
-Magang di perkebunan besar
-Sertifikat Kompetensi
Adapun persyaratan peserta jalur pekebun dan keluarga pekebun adalah:
1. Pas foto ukuran 4×6 dengan latar belakang biru.
2. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Khusus untuk peserta dari Keluarga Pekebun wajib menyertakan AKTA KELAHIRAN.
3. Rapor/Laporan Hasil Penilaian Siswa (semester 1 s/d 6) atau laporan akhir sekolah bagi yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (dengan nilai rata-rata 7) atau transkrip nilai bagi yang telah menyelesaikan pendidikan diploma (dengan IPK 2,75).
4. Khusus untuk calon peserta yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat, menyampaikan Rapor/Laporan Hasil Penilaian Siswa atau laporan akhir sekolah bagi yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (dengan nilai rata-rata 6) (semester 1 s/d 6) atau transkrip nilai bagi yang telah menyelesaikan pendidikan diploma (dengan IPK 2,50).
5. Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) sekolah menengah umum/kejuruan atau ijazah pendidikan diploma bagi yang telah lulus program diploma.
Baca Juga: Syarat dan Cara Daftar Beasiswa LPDP 2021 Tahap 2, Simak Link Pendaftaran dan Persyaratan Lengkap Berikut!
6. Bagi calon peserta yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu ekonomi yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah tempat domisili serta rapor/laporan hasil penilaian siswa atau laporan akhir sekolah bagi yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (semester 1 s/d 6) atau transkrip nilai bagi yang telah menyelesaikan pendidikan diploma.
7. Legalitas lahan kelapa sawit dengan maksimal 4 ha per kepala keluarga yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang diakui keberadaannya dan Surat Pernyataan memiliki luas lahan maksimal 4 ha yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa.
Apabila nama pekebun atau keluarga Pekebun tidak sesuai dengan legalitas lahan, dilengkapi dengan surat keterangan beda nama dari kepala desa atau surat register (waarmerking) atau pejabat pertanahan setempat.
8. Tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang dibuktikan dengan:
- Legalitas Poktan atau Gapoktan dapat berupa penetapan dari bupati/wali Kota, kepala desa, notaris atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdaftar/teregister pada Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) atau surat keterangan dari kepala Dinas daerah kabupaten/kota bagi yang belum terdaftar di SIMLUHTAN;
- Legalitas Koperasi harus berbadan hukum dan dalam bentuk Koperasi primer; atau
- Legalitas Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya harus berbentuk akta notaris.
9. Surat pernyataan bahwa bersedia mengelola kelembagaan Pekebun sendiri atau kelembagaan Pekebun lain atau bekerja pada industri kelapa sawit setelah menyelesaikan pendidikan atau sebagai petugas pendamping atau fasilitator desa.
