APA Konsekuensi Hukum Dengan Dicantumkannya Kembali Ketetapan MPR Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Dalam UU

Portal Kudus - Apa konsekuensi hukum dengan dicantumkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011?.

Bagi kalian yang sedang mencari referensi jawaban soal dari pertanyaan apa konsekuensi hukum dengan dicantumkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011?, silahkan simak artikel ini sampai selesai.

Artikel ini berisi jawaban soal dari pertanyaan apa konsekuensi hukum dengan dicantumkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011?.

Untuk mengetahui jawaban soal dari pertanyaan apa konsekuensi hukum dengan dicantumkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011?, silahkan simak penjelasannya di bawah ini.

Soal Lengkap:

Dalam UU No 10 Tahun 2004, Tap MPR tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu sumber hukum, namun dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tap MPR ditentukan lagi sebagai salah satu sumber hukum.

Apa konsekuensi hukum dengan dicantumkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011?

Baca Juga: SILAKAN Analisis Dengan Menggunakan Pendapat Lawrence Friedman, Beberapa Aspek yang Perlu Diperhatikan

Jawaban:

Konsekuensi Hukum Dicantumkannya Kembali Ketetapan MPR dalam UU No. 12 Tahun 2011

Ketika Ketetapan MPR (Tap MPR) ditentukan kembali sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011, ada beberapa konsekuensi hukum yang timbul:

- Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat:

Dengan dicantumkannya kembali sebagai sumber hukum, Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dapat digunakan dalam proses peradilan.

- Pengaruh terhadap pembentukan hukum:

Ketetapan MPR dapat memengaruhi pembentukan hukum di Indonesia, baik dalam proses legislasi maupun penafsiran hukum.

- Pentingnya memperhatikan Ketetapan MPR:

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk pembuat kebijakan dan penegak hukum, perlu memperhatikan Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penentuan kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia.

Baca Juga: JAWABAN! Prinsip Penilaian Manakah yang Tidak Sesuai Dilakukan Oleh Ibu Rukmana? Beri Alasan

Alternatif Jawaban Lainnya:

Konsekuensi Hukum dari Penambahan Ketetapan MPR dalam UU No. 12 Tahun 2011

Dengan dicantumkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011, konsekuensinya adalah memperkuat peran MPR dalam proses pembuatan hukum.

Hal ini dapat mempengaruhi proses legislasi dan interpretasi hukum di Indonesia, serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keputusan dan kebijakan yang berasal dari MPR.***