Portal Kudus - Inilah 45 soal UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 Ilmu Pemerintahan semester 3 lengkap kunci jawabannya.
Simak inilah pembahasan tentang 45 contoh soal UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3 lengkap kunci jawabannya.
Bagi kalian yang sedang mencari contoh soal UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3 beserta kunci jawabannya, silahkan simak artikel di bawah ini sampai selesai.
Artikel ini berisi contoh soal UAS UT mata kuliah Sistem Politik Indonesia ISIP4213 yang bisa dijadikan referensi latihan untuk menghadapi soal UAS UT jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3.
Sebanyak 45 contoh soal UAS UT mata kuliah Sistem Politik Indonesia ISIP4213 disajikan untuk kalian yang akan menghadapi UAS UT tahun 2023 jurusan Ilmu Pemerintahan.
Persiapkan diri anda dengan berlatih mengerjakan latihan soal UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 tahun 2023 jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3 pada artikel ini.
Materi UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 pada artikel ini bersumber dari modul-modul kuliah. Jadi sangat cocok sekali untuk Anda pelajari.
Soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan yang telah di prediksi akan keluar pada saat UAS nantinya.
Dikutip Portal Kudus dari berbagai sumber berikut adalah 45 contoh soal UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3 lengkap kunci jawabannya.
1. Operasionalisasi konsep analisa sistem politik yang ditawarkan oleh David Easton masih membutuhkan atribut lain, seperti: sosial, budaya, agama, ekonomi, dan ideologi selain tuntutan dan dukungan dalam konversi (proses). Hal ini merupakan kelemahan dari analisis sistem politik tersebut, yaitu.....
a. tidak netral
b. terlalu umum
c. mengandung nilai-nilai liberal
d. hanya dapat diterapkan di negara tertentu
Jawaban: B
2. Menurut konsep budaya politik subyek, anggota masyarakat umumnya telah memiliki minat terhadap sistem politik khususnya terhadap segi....
a. input sistem politik
b. proses sistem politik
c. output sistem politik
d. umpan balik sistem politik
Jawaban: C
3. Jalur yang dipergunakan oleh Golkar untuk mendekati masyarakat sampai ke pelosok pedesaan pada era orde baru adalah melalui....
a. partai politik
b. elit partai
c. lembaga adat
d. birokrasi
Jawaban: D
4. Ledakan partisipasi politik yang terjadi pada era pasca orde baru mengindikasikan bahwa....
a. Partisipasi yang dimobilisasi cenderung meningkat
b. Partisipasi yang dimobilisasi cenderung stabil
c. Partisipasi yang otonom cenderung meningkat
d. Partisipasi yang otonom cenderung stabil
Jawaban: C
5. Budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional berarti berada pada tahap....
a. pembentukan
b. pematangan
c. mapan
d. kemunduran
Jawaban: C
6. Menurut Gabriel Almond, arus komunikasi politik berasal dari....
a. masyarakat ke penguasa
b. penguasa ke masyarakat
c. masyarakat ke penguasa dan dari penguasa ke masyarakat
d. penguasa ke penguasa dan dari masyarakat ke masyarakat
Jawaban: C
7. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas distributif adalah kemampuan sistem politik dalam hal....
a. pengalokasian sumber material dan jasa kepada individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat
b. meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu
c. mengelola sumber material dari lingkungan dalam dan luar
d. menanggapi tuntutan, tekanan, maupun dukungan yang berasal dari lingkungan dalam dan luar
Jawaban: A
8. Bila membandingkan lembaga legislatif di Inggris dan lembaga legislatif di Amerika Serikat yang mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda, dengan menggunakan analisis struktural fungsional dari Gabriel Almond, maka yang dihasilkan adalah....
a. persamaan dan perbedaan lembaga legislatif kedua negara secara mendalam
b. persamaan lambaga legislatif kedua negara secara mendalam
c. perbedaan lembaga legislatif kedua negara secara mendalam
d. persamaan dan perbedaan lembaga kedua negara secara tidak mendalam
Jawaban: D
Baca Juga: 50 SOAL UAS UT Manajemen Kualitas EKMA4265, Contoh Soal UAS UT Manajemen EKMA4265 Manajemen Kualitas
9. Penolakan masyarakat terhadap kebijakan menaikkan harga BBM, dilihat dari konsep David Easton merupakan aspirasi masyarakat yang dalam politik yang disebut....
a. output
b. konversi
c. input
d. umpan balik
Jawaban: C
10. Agar sistem politik memperoleh dukungan yang besar, maka mekanisme dukungan berupa sosialisasi atau politisasi diperlukan untuk....
a. memenuhi semua tuntutan yang ada
b. mendapatkan output yang sesuai dengan tuntutan masyarakat
c. menyelesaikan masalah yang timbul sebagai konsekuensi dukungan yang diterima
d. mewarisi nilai-nilai legitimasi dari generasi ke generasi
Jawaban: D
11. Pada masa demokrasi parlementer, nilai-nilai politik yang dikembangkan adalah nilai....
a. sosialis
b. liberal
c. komunis
d. musyawarah
Jawaban: B
12. Unsur yang memiliki peran dominan dalam sistem ekonomi sosialis adalah....
a. pasar
b. swasta
c. privat
d. negara
Jawaban: D
13. Kepemilikan modal pada masa diluncurkannya konsep ekonomi terpimpin dikuasai oleh....
a. swasta
b. asing
c. negara
d. daerah
Jawaban: C
14. Dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui....
a. pelaksana kebijakan
b. pengawas kebijakan
c. lembaga peradilan
d. lembaga perwakilan
Jawaban: D
15. Berikut maksud trickle down effect dalam implementasi kebijakan pertumbuhan ekonomi diharapkan bahwa hasil pembangunan ekonomi pada akhirnya akan.....
a. menyebar dan mengumpul pada lapisan tertentu dalam masyarakat
b. mengelompok dan dinikmati oleh elit tertentu
c. menyebar dan menetes ke seluruh lapisan masyarakat
d. terbatas pada lapisan masyarakat menengah
Jawaban: C
16. Terkuaknya skandal Bank Bali dan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan lainnya menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya tergantung dari upaya-upaya peningkatan pendapatan negara, tetapi juga harus memberikan perhatian dalam pemberantasan....
a. pembalakan liar
b. korupsi, kolusi, dan nepotisme
c. penambang sumber daya alam secara illegal
d. perusakan lingkungan alam
Jawaban: B
17. Sistem Preferential Ballot dilakukan dengan tujuan....
a. mencari kandidat dengan suara mayoritas terbanyak
b. mencari kandidat dengan preferensi terbanyak
c. memilih wakil dari distrik setempat
d. memilih wakil dari hasil pemilihan umum
Jawaban: B
18. Menurut pandangan yang bias Barat, tindakan demonstrasi dan boikot tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik, karena dianggap mengandung unsur.....
a. evaluatif
b. komunikatif
c. edukatif
d. destruktif
Jawaban: D
19. Partisipasi politik pada era demokrasi terpimpin menekankan pada kegaitan yang bersifat....
a. sukarela dan bebas
b. seremonial dan simbolik
c. bebas dan terbuka
d. dimobilisasi dan bebas
Jawaban: B
20. Berikut termasuk kelebihan sistem proporsional adalah....
a. sederhana dan mudah penyelenggaraannya
b. lebih mencerminkan representasi
c. mendorong ke arah penyederhanaan partai
d. wakil cenderung lebih loyal kepada partai
Jawaban: B
21. Eksistensi partai politik di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) didasarkan pada....
a. perwakilan kekuatan yang ada
b. perkiraan kekuatan yang ada
c. hasil pemilihan umum
d. pemungutan suara melalui referendum
Jawaban: B
22. Perkembangan kelompok kepentingan dan kelompok penekan pada masa demokrasi terpimpin berada pada fase....
a. embrional bagi penguatan kedua kelompok tersebut
b. pematangan secara struktural kedua kelompok tersebut
c. penciutan terhadap jumlah kedua kelompok tersebut
d. kemunduran terhadap eksistensi kedua kelompok tersebut
Jawaban: A
23. Selain Golkar, kekuatan lain yang meningkat peranannya dalam percaturan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Pancasila adalah....
a. ulama
b. militer
c. pedagang
d. buruh
Jawaban: B
24. Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah Maklumat No. X Tanggal 16 Oktober 1945 adalah sebagai lembaga....
a. eksekutif dan legislatif
b. eksekutif
c. yudikatif
d. legislatif
Jawaban: D
25. Penamaan DPR-Gotong Royong pada badan legislatif oleh Presiden Soekarno, dimaksudkan agar....
a. tidak ada konflik antara pemerintah dan DPR
b. pembagian golongan dapat disederhanakan
c. golongan fungsional masuk dalam parlemen
d. presiden dapat mengangkat anggota DPR
Jawaban: A
26. Pada DPR hasil pemilu 1971, anggota DPR yang diangkat adalah dari....
a. partai politik
b. ABRI
c. utusan golongan
d. utusan daerah
Jawaban: B
27. Sidang MPR yang diselenggarakan dalam rangka memberhentikan presiden Abdurrahman Wachid adalah sidang....
a. istimewa
b. tahunan
c. umum
d. khusus
Jawaban: A
28. Keretakan koalisi yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet pada masa demokrasi parlementer, adalah karena....
a. perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik yang membentuk koalisi
b. banyaknya partai politik dalam suatu koalisi kabinet
c. tidak adanya kesadaran bekerja sama dengan koalisi
d. adanya konflik kepentingan antara kabinet koalisi dengan pihak oposisi
Jawaban: A
Baca Juga: 45 SOAL UAS UT Evaluasi Pembelajaran di SD PDGK4301 PGSD Semester 6 Lengkap Kunci Jawabannya
29. Pada periode pasca Orde Baru, presiden tidak dapat diberhentikan di tengah jalan kecuali melakukan tindakan pidana, mengkhianati negara atau melakukan perbuatan tercela. Hal ini karena....
a. presiden adalah mandataris MPR
b. presiden dipilih oleh rakyat
c. kedudukan presiden adalah sakral
d. masa jabatan presiden terbatas
Jawaban: B
30. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja di mana anggotanya terdiri dari....
a. militer
b. profesional dan fungsional
c. pegawai negeri sipil
d. partai politik
Jawaban: B
31. Dalam menghadapi agresi Belanda pada masa revolusi kemerdekaan, tentara lebih memilih cara....
a. militer
b. diplomasi
c. mengadakan perjanjian
d. diplomasi dan militer
Jawaban: A
32. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno dan Nasution mempunyai kesamaan pandangan untuk membentuk suatu front yang anggotanya berasal dari golongan fungsional. Pembentukan front ini dimaksudkan untuk....
a. menggeser kedudukan partai politik
b. memperkuat kedudukan partai politik
c. memperlemah militer
d. menghilangkan pengaruh Angkatan Darat dalam partai politik
Jawaban: A
33. Sistem yang diemban Mahkamah Agung di Indonesia untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara adil disebut sistem....
a. legislasi
b. eksepsi
c. kasasi
d. literasi
Jawaban: C
34. Konsekuensi dari pemberian status menteri koordinator kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) adalah bahwa kedudukan MA....
a. sejajar dengan lembaga eksekutif
b. sejajar dengan lembaga legislatif
c. menjadi bagian dari eksekutif
d. menjadi bagian dari legislatif
Jawaban: A
35. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam proses pengisian jabatan hakim agung terbuka peluang mengangkat hakim agung dari....
a. jabatan non-karier
b. jabatan karier
c. birokrat
d. mpengusaha
Jawaban: A
36. Pihak yang berwenang memutus pembubaran partai politik berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah....
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: D
37. Berdasarkan Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh....
a. Presiden dengan persetujuan DPR
b. DPR dengan persetujuan Presiden
c. Mahkamah Agung dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi
d. Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Mahkamah Agung
Jawaban: A
38. Pada konteks lingkungan internasional, latar belakang gagasan balance of power berupa kekuasaan antar negara yang setara dalam mempertahankan keamanan dan perdamaian diwujudkan dalam bentuk....
a. perlombaan senjata nuklir
b. membangun blok pertahanan antarnegara serumpun
c. persaingan ideologi
d. perang terbuka
Jawaban: A
39. Salah satu contoh pengaruh lingkungan internasional terhadap situasi perpolitikan di Indonesia adalah ketidakinginan untuk memihak pada salah satu blok yang sedang bersaing. Untuk itu Indonesia menggagas diadakannya....
a. Konferensi Asia Afrika
b. Konferensi Tiga Negara
c. Forum Non Blok
d. Forum Negara Berkembang
Jawaban: C
40. Keputusan Indonesia meninggalkan politik dengan jalan mengurangi peranan Indonesia di dunia internasional terutama dalam Gerakan Non Blok didasarkan pemikiran....
a. tidak semua negara-negara Non Blok mendukung Indonesia dalam hal ideologi komunis
b. paham Nekolim mengancam kepentingan nasional Indonesia
c. politik bebas aktif tidak membuat Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri
d. menjalankan politik luar negeri yang gemerlap tidak ada manfaatnya bila ekonomi dalam negeri hancur
Jawaban: D
41. Pengertian konsep “bebas” dalam prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah....
a. bebas memilih kawan dan lawan dalam pergaulan internasional
b. tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia
c. bebas menggalang kerja sama dengan negara mana pun
d. tidak memihak bila terjadi konflik internasional
Jawaban: B
42. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan antara Indonesia dan Australia memburuk, dipicu oleh sikap Australia yang memojokkan Indonesia pasca jejak pendapat Timor-Timur; karena terjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa. Langkah yang diambil Presiden Abdurrahman Wahid dalam menghadapi sikap Australia ini adalah....
a. tidak segera mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Australia setelah jabatan duta besar sebelumnya berakhir
b. memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia
c. memanggil duta besar Indonesia di Australia sebagai sikap protes
d. memutuskan kerja sama di bidang politik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan dengan Australia
Jawaban: A
43. Latar belakang kesediaan Indonesia sebagai anggota Asean ketika diminta Pemerintah Filipina menjadi mediator dalam perundingan dengan kelompok pemberontak Moro di Filipina adalah karena Indonesia sebagai negara terbesar di dalam organisasi tersebut, memegang peranan penting untuk....
a. menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara
b. mencampuri urusan dalam negeri negara lain
c. menjadi mediator dalam setiap konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara
d. menghormati keinginan setiap kelompok untuk merdeka
Jawaban: A
44. Pernyataan berikut yang termasuk kerangka dasar analisis struktural fungsional dalam sistem politik menurut Gabriel Almond adalah…. kegiatan dan proses politik dapat berlangsung di semua negara tanpa melihat struktur dari sistem politiknya hanya negara yang mempunyai struktur politik sama yang dapat diperbandingkan setiap struktur politik mempunyai fungsi tertentu
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: B
45. Berikut ini termasuk faktor penyebab kekalahan Golkar pada Pemilu 1999 adalah….
1)adanya netralitas PNS
2)dicabutnya kebijakan massa mengembang
3)penyelenggaraan pemilu tidak lagi didominasi oleh pemerintah
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: D
Demikian terkait 45 contoh soal UAS UT Sistem Politik Indonesia ISIP4213 jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3 lengkap kunci jawabannya.***