Portal Kudus -Berikut penjelasan tentang hasil sidang, tugas, susunan organisasi PPKI dan BPUPKI.
Artikel ini akan membahas dan memberikan ulasan tentang hasil sidang, tugas, susunan organisasi PPKI dan BPUPKI.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Dampak Bom Hiroshima dan Nagasaki pada 6 & 9 Agustus yang Berpengaruh Terhadap Kemerdekaan Indonesia
Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno.
Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang di Jawa.
Lebih lengkap, berikut daftar perbedaan PPKI dan BPUPKI dalam hasil sidang, tugas, susunan organisasi.
1. Waktu Pembentukan
-BPUPKI: 1 Maret 1945
-PPKI: 7 Agustus 1945
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 7 Menentukan Ciri Isi dan Tujuan Teks Deskripsi
2. Jumlah Anggota
-BPUPKI: 62 orang Indonesia + 7 orang Jepang = 69 orang
-PPKI: 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa) + 6 orang tambahan = 27 orang
3. Susunan Organisasi
BPUPKI
1. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
2. Raden Pandji Soeroso (Wakil)
3. Ichibangase Yosio (Wakil)
4. Ir. Soekarno (anggota)
5. Drs. Moh. Hatta (anggota)
6. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
7. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
8. Ki Hajar Dewantara (anggota)
9. Haji Abdul Wahid Hasyim (anggota)
10. Mr. Raden Ahmad Subarjo (anggota)
11. Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso (anggota)
12. Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito (anggota)
13. Liem Koen Hian (anggota)
14. Oey Tiang Tjoe (anggota)
15. Oey Tjong Hauw (anggota)
16. Tan Eng Hoa (anggota)
17. dll
PPKI
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5. R. P. Soeroso (anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9. Otto Iskandardinata (anggota)
10. Abdoel Kadir (anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12. Pangeran Poerbojo (anggota)
13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
14. Mr. Abdul Maghfar (anggota)
15. Teuku Mohammad Hasan
16. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
17. Andi Pangerang (anggota)
18. A.A. Hamidhan (anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
21. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)
22. Achmad Soebardjo (Penasihat)
23. Sajoeti Melik (anggota)
24. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
25. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
26. Kasman Singodimedjo (anggota)
27. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 27 Sampai 28 Tentang Penggunaan Kata yang Bervariasi
4. Tugas
-BPUPKI:
✓ Tugas pokok melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia
✓ Mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia yang merdeka
-PPKI:
Melanjutkan kerja BPUPKI dan mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia
5. Waktu Persidangan
BPUPKI:
Sidang I ( 29 Mei – 1 Juni 1945)
Sidang ke 2 BPUPKI - 10 Juli – 17 Juli 1945
PPKI:
✓ Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945
✓ Sidang PPKI II tanggal 19 Agustus 1945
✓ Sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945
8. Hasil Sidang
BPUPKI
Sidang I ( 29 Mei – 1 Juni 1945)
> Dasar Negara
Tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin :
1. Peri kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Tanggal 31 Mei 1945, Supomo :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial
1 Juni 1945, Sukarno :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme/Peri Kemanusiaan
3. Mufakat/Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa
Sidang ke 2 BPUPKI - 10 Juli – 17 Juli 1945
> Menyusun rancangan Undang-undang Dasar 1945.
a. Pernyataan Indonesia Merdeka.
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul).
c. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh) :
1). 16 Bab
2). 37 Pasal, terbagi 5 bagian antara lain:
✓ Bentuk dan Kedaulatan Negara = pasal 1
✓ Lembaga Tertinggi Negara = pasal 2, 3
✓ Lembaga Tinggi Negara = pasal 4-15, 16, 18, 19-22
✓ Unsur-Unsur Kesejahteraan Negara = pasal 23, 29, 31-37
✓ Unsur-Unsur Pemerintahan Negara = pasal 17, 24, 25, 26-28, 30
3). 4 pasal Aturan Peralihan
4). 2 Ayat Aturan Tambahan
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 7 Menentukan Ciri Isi dan Tujuan Teks Deskripsi
PPKI
Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 :
· Mengesahkan UUD sebagai UUD negara RI
· Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
· Untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia
Sidang PPKI II tanggal 19 Agustus 1945 :
· Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya
· Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya
· Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan
· Pembentukan komite nasional di setiap provinsinya
Sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945 :
· Dibentuknya Komite Nasional.
· Dibentuknya Partai Nasional Indonesia.
· Dibentuknya tentara kebangsaan.
Demikian hasil sidang, tugas, susunan organisasi PPKI dan BPUPKI.***