Network
"Untuk penanggulangan kemiskinan yang paling pokok adalah memperbaiki data DTKS. Sinkronisasi data kemiskinan penting. Saya ingin, ada pendataan anak yatim di desa dampingan kita dan berapa banyak masyarakat yang bisa menjadi orang tua asuh mereka," kata Wagub Jateng.
Dikatakannya, akibat pandemi ini tidak hanya angka kemiskinan yang naik tetapi juga angka yatim piatu. Kita semua punya tanggungjawab. Apa yang kita pimpin itu nanti pertanggungjawaban.
"Saya mau kita benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang miskin. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita dengan satu OPD satu desa dampingan mendapat ridho dari Allah utk memberikan pelayanan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Perubahan Status Level PPKM di Pekalongan Tidak Merubah Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli selaku Ketua TKPK Kabupaten setelah mengikuti arahan dari Wakil Gubernur memerintahkan kepada jajaran Tim TKPK untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
"Mari kita bersinergi untuk menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur. Dengan data yang baik, penangggulangan kemiskinan akan lebih terarah dan terukur. Saya minta untuk Blora dapat mereplikasi dan memperluas sasaran program satu OPD satu desa dampingan untuk mengentaskan kemiskinan," papar Wabup.
Dalam rakor ini disampaikan pula beberapa materi dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pelaksanaan Gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera" di Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan materi Coaching Bagaimana Pelaksanaan Desa/Kelurahan Dampingan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ternyata Memiliki Kenangan di Masjid Baiturrahman Semarang
Kemudian, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pentingnya Updating Data DTKS Dan Coaching Langkah-langkah OPD dalam Pendampingan Verval DTKS di Dwsa/Kelurahan Dampingan.
