Network
Menurut Henggar, penegasan batas desa merupakan agenda pusat yang tertuang dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
“Pemerintah Kabupaten Pati juga telah membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (PPBDes) yang selama ini telah berupaya menjalankan amanah dengan baik sesuai tugas dan fungsi yang melekat,” terang Henggar.
Baca Juga: Lentog Tanjung, Makanan Khas Kabupaten Kudus dengan Cita Rasa ‘Maknyus’
"Seperti kita ketahui, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang harus dilalui, yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan peta batas beserta berita acara, verifikasi teknis dan penyusunan Peraturan Bupati", jelas Pj Bupati.
Mengenai sejauh mana proses penetapan batas desa ini, Henggar menerangkan bahwa pihaknya telah sampai pada tahap Penandatanganan Berita Acara dan Penyusunan Draf Raperbup Penegasan Batas Desa. Sebelumnya, verifikasi teknis yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis dari Badan Informasi Geospasial telah terpenuhi.
"Oleh karena itu, saya berharap agar sinergitas yang dituangkan dalam strategi kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ada", lanjut Pj Bupati.
Upaya ini disebut Henggar sebagai upaya akselerasi agar penegasan batas desa di seluruh wilayah Kabupaten Pati nantinya dapat segera terselesaikan secara optimal.***
